Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 111
tahun ke tahun yang, apabila dikerjakan dengan metode kerja dalam pembahasan RUU Cipta
Kerja, bukan tidak mungkin dapat diselesaikan," demikian tertulis di bagian lain rilis tersebut.
Dalam catatan PSHK, preseden pembahasan yang ugal-ugal-an sudah terjadi sejak awal
pembahasan RUU Cipta Kerja, yaitu pembentukan panitia kerja pada rapat kerja perdana
pembahasan. Padahal, kalakian, semua fraksi di DPR belum merampungkan daftar inventaris
masalah (DIM).
Pembentukan Panja dinilai terburu-buru karena pada saat itu belum dilakukan rapat dengar
pendapat umum yang seharusnya banyak dilakukan pada tingkat rapat kerja, seturut Pasal 156
Ayat (1) Tatib DPR. "Tertutupnya ruang demokrasi dalam pembahasan RUU Cipta Kerja
disebabkan juga karena ruang partisipasi yang minim. Ruang-ruang yang terbuka hanya
formalitas tanpa makna."
Lebih lanjut, ketiadaan draf RUU terbaru yang disebarluaskan menyebabkan adanya berbagai
substansi RUU Cipta Kerja yang lepas dari pantauan publik. Hal itu ditambah dengan jumlah
pasal yang banyak dan penulisan RUU Cipta Kerja berformat omnibus sehingga sulit dipahami,
terutama bagi masyarakat yang tidak terbiasa membaca format peraturan.
"Keseluruhan penambahan pasal di tengah jalan ini patut mendapat pertanyaan, apa urgensi
dan bagaimana para pemangku kepentingan terkait memberikan masukan terhadap ketentuan
ini? Dengan proses pembahasan yang tidak transparan, potensi penambahan atau pengurangan
pasal dalam RUU Cipta Kerja seperti ini sangat mungkin terjadi tanpa terdeteksi."
Selain itu, keabsahan pengambilan keputusan dalam sidang paripurna pengesahan RUU Cipta
Kerja pun patut dipertanyakan. Hal itu merujuk pada kenyataan banyaknya anggota DPR yang
tidak hadir, padahal agenda sidang sangat penting. Oleh karena itu, DPR harus mampu
membuktikan bahwa sidang paripurna sudah kuorum untuk mengambil keputusan, yakni
mengesahkan RUU Cipta Kerja.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, PSHK mendesak DPR untuk menyebarluaskan seluruh risalah
dan catatan dari setiap rapat atau sidang yang dilakukan dalam membahas RUU Cipta Kerja.
DPR pun didesak untuk sesegera mungkin menyebarluaskan draf terakhir RUU Cipta Kerja yang
disahkan menjadi UU Cipta Kerja. DPR dan presiden diminta untuk mengevaluasi penggunaan
metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ke depan.
Selain itu, PSHK juga mendesak DPR dan Presiden untuk menghentikan semua agenda legislasi,
mengingat kegagalan mereka mencipta-kan ruang partisipasi publik yang maksimal di tengah
pandemi Covid-19.
Tarik investor
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, omnibus law
Undang-Undang Cipta Kerja memungkinkan lebih banyak proyek investasi asing langsung (FDI)
masuk ke Indonesia. Menurut Bahlil hal itu akan memberikan lebih banyak kesejahteraan bagi
pekerja dan masyarakat secara keseluruhan.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau indikator investasi memberikan kontribusi sebesar
30,61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan II-2020. Sementara itu,
kontribusi konsumsi dalam negeri mencapai 57,85%.
"Investasi dan konsumsi sangat erat kaitannya. Konsumsi terjadi ketika masyarakat memiliki
daya beli dan daya beli dapat tercipta jika masyarakat memiliki kepastian pendapatan.
Penghasilan dapat dipastikan jika ada pekerjaan. Di sinilah investasi memegang peran kunci
dalam menciptakan lapangan kerja," katanya di Jakarta, Selasa (6/10/2020).
110
