Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

akan menjadikan putusan MK sebagai pegangan dalam penyusunan UU Cipta Kerja, tapi
nyatanya dalam pembahasan Subklaster Ketenagalistrikan janji tersebut terlupakan
negative - PS Kuncoro (Ketua Umum Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP Indonesia
Power) Oleh karena itu, serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan meminta omnibus law yang
sudah disahkan segera dibatalkan. Terlebih lagi, beleid ini ditolak oleh banyak elemen
masyarakat. Tidak hanya buruh, tetapi juga mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat adat,
akademisi, penggiat HAM, dan sebagainya

negative - PS Kuncoro (Ketua Umum Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP Indonesia
Power) Pasti kami sangat kecewa sekali, kita marah, ingin nangis, ini kekecewaan yang luar biasa
buat buruh dan pekerja yang masih bekerja di pabrik

positive - PS Kuncoro (Ketua Umum Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP Indonesia
Power) Jadi sebetulnya pemerintah sedang mewariskan kehancuran untuk generasi kita dan
generasi akan datang. Jadi pemerintah mewariskan bukan kebaikan tapi kehancuran untuk
rakyatnya sendiri, per hari ini

Ringkasan

Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja. Namun, elemen buruh masih menyuarakan
penolakannya meski pemerintah mengklaim pembahasan telah mengajak seluruh pemangku
kepentingan. Salah satunya dari Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI). Sekretaris
Jenderal KRPI, Saepul Tavip, menilai pemerintah tidak terbuka untuk melibatkan masyarakat
dalam proses pembuatan RUU Cipta Kerja tersebut. Pemerintah hanya melibatkan kalangan
pengusaha untuk membuat draft RUU Cipta Kerja ini, hingga diserahkan ke DPR.

INI POIN LENGKAP YANG DITOLAK ELEMEN BURUH DI UU CIPTA KERJA

Merdeka.com - Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja. Namun, elemen buruh masih
menyuarakan penolakannya meski pemerintah mengklaim pembahasan telah mengajak seluruh
pemangku kepentingan. Salah satunya dari Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI).
Sekretaris Jenderal KRPI, Saepul Tavip, menilai pemerintah tidak terbuka untuk melibatkan
masyarakat dalam proses pembuatan RUU Cipta Kerja tersebut. Pemerintah hanya melibatkan
kalangan pengusaha untuk membuat draft RUU Cipta Kerja ini, hingga diserahkan ke DPR.

"Padahal Pasal 96 UU No. 12 tahun 2011 mengamanatkan adanya pelibatan masyarakat dalam
proses pembuatan suatu UU, namun dalam kenyataannya, pembahasan RUU Cipta Kerja,
masyarakat tidak dilibatkan," ujarnya.
Dia melanjutkan sejumlah pasal yang sudah disepakati di tingkat Panja ternyata berbeda hasil
dengan isi pasal UU Cipta Kerja yang disahkan. Misal, Pasal 59 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) dan Pasal 66 tentang alih daya (outsourcing). Dalam pembahasan RUU Cipker
di tingkat Panja, telah disepakati untuk kembali ke UU 13/2003. Tapi di UU Cipta Kerja yang
disahkan kemarin, ternyata berbeda dengan isi kesepakatan Panja.

"Sehingga terindikasi ada pihak yang sengaja membelokkan poin-poin kesepakatan Panja,"
tuturnya.
KRPI, lanjutnya, akan menempuh jalur perlawanan berikutnya yakni dengan mengajukan judicial
review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak seluruh isi klaster ketenagakerjaan di UU
Cipta Kerja.

119