Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 129
Pembahasan undang-undang setebal lebih dari 900 halaman itu hanya dilakukan dalam waktu
kurang dari satu tahun. Sejumlah pihak pun menyoroti sikap pemerintah yang dinilai tidak
transparan dan tergesa-gesa dalam mengesahkan undang-undang tersebut. Padahal, Indonesia
saat ini berada di masa pandemi yang membutuhkan penanganan ekstra melalui kebijakan-
kebijakan pemerintah.
Selengkapnya soal analisis mengapa pemerintah dan DPR mengebut penyelesaian omnibus law
RUU Cipta Kerja dapat disimak di berita berikut: Kenapa Pemerintah dan DPR "Ngotot"
Mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja? 3. Beda aturan PHK di UU Ketenagakerjaan dan
omnibus law Cipta Kerja Meski RUU Cipta Kerja telah disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna,
Senin (5/10/2020), banyak publik yang menyoroti bagian dalam omnibus law Cipta Kerja
tersebut.
Salah satunya soal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja atau buruh.
Penyebabnya adalah banyak yang berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan dinilai merugikan pihak pekerja.
Selengkapnya soal beda aturan PHK di UU Ketenagakerjaan dan omnibus law Cipta Kerja dapat
disimak di berita berikut: Beda Aturan PHK di UU Ketenagakerjaan dan Omnibus Law Cipta Kerja
4. Peringatan investor asing soal UU Cipta Kerja yang mengancam hutan tropis Indonesia
Pengesahan UU Cipta Kerja menimbulkan aksi demo dan mogok nasional, terutama di kalangan
buruh.
Pasalnya mereka menilai UU tersebut sangat merugikan kaum buruh. Aksi mogok nasional pun
masih berlangsung hingga Rabu (7/10/2020). Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, kebijakan
kontroversial ini tetap mendapat persetujuan dari mayoritas peserta rapat meski di luar gedung
dan di berbagai daerah terus terjadi aksi penolakan. UU Cipta Kerja dinilai banyak merugikan
masyarakat, khususnya bagi para pekerja atau buruh.
Selain mendapat penolakan para pekerja dan buruh, investor global juga memperingatkan
dampak UU Cipta Kerja bagi kelestarian lingkungan Informasi selengkapnya soal ancaman hutan
tropis Indonesia dapat disimak di berita berikut: Investor Asing Peringatkan UU Cipta Kerja Ancan
Hutan Tropis Indonesia 5. Deretan UU kontroversial yang disahkan saat pemerintahan Jokowi Di
tengah kritikan dan sorotan berbagai pihak, DPR akhirnya mengesahkan omnibus law RUU Cipta
Kerja menjadi UU pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020).
Dari sembilan fraksi di DPR RI, hanya ada dua fraksi yang menolak pengesahan itu, yakni Fraksi
PKS dan Demorkat. Sejak pembahasan, RUU Cipta Kerja telah menuai sejumlah kontroversi.
Pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja ini menambah daftar UU kontroversial pada era
kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Deretan UU kontroversial yang disahkan saat
pemerintahan Jokowi dapat disimak di berita berikut: Selain Cipta Kerja, Ini Daftar UU
Kontroversial yang Disahkan Saat Pemerintahan Jokowi.
128
