Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Penolakan UU Cipta Kerja datang dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jatim. Ketua DPD FSP LEM SPSI Jatim Ali Muchsin
sangat kecewa dengan pengesahan tersebut. Pihaknya memprotes pengesahan yang tergesa-
gesa dan cenderung dipaksakan

Pembahasannya juga dinilai tidak transparan. "Secara etika dan moral, pengesahan UU ini sudah
salah. Apalagi soal isinya," kata Ali kepada Jawa Pos kemarin (6/10).

Sebagai bentuk solidaritas nasional, tutur dia, pihaknya mengadakan demonstrasi besar-besaran
besok (8/10). Diperkirakan, lebih dari 15 ribu buruh se-Jatim turun ke jalan.

Mereka bakal mengepung kantor DPRD Jatim di Jalan Indrapura. Mereka mendesak DPRD Jatim
sebagai perwakilan rakyat Jatim untuk ikut menyampaikan penolakan ke Jakarta. "Meski menjadi
kewe-nangan pusat, solidaritas ba-pak-bapak anggota dewan di Jatim sangat kami perlukan
sebagai bentuk dukungan moral," ujar Ali.

Menurut dia, banyak alasan yang membuat pihaknya menolak UU Gpta Kerja. Regulasi yang
mengumpulkan 78 undang-undang menjadi om-nibus law itu dinilai terlalu berpihak kepada
pengusaha dan merugikan kalangan pekerja. Khususnya pada klaster

ketenagakerjaan.

Salah satu poin yang banyak disorot terkait dengan pengurangan pesangon bagi pekerja bila
terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam Undang-Undang (UU) 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan, jumlah maksimal pesangon diatur sebanyak 32 kali gaji. Namun, dalam
omnibus law, jelas Ali, pesangon dikurangi menjadi 25 kali gaji. Perinciannya, 19 bulan gaji
dibayar pelaku usaha dan 6 bulan gaji dibayar pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. "Ini
jelas merugikan teman-teman pekerja," ucapnya.

Selain itu, hak cuti haid bagi pekerja perempuan dihilangkan. Dalam UU 13/2003, pekerja
perempuan diberi dua hari libur dengan gaji dibayar penuh. Selain itu, SPSI menyorot
kemudahan bagi tenaga kerja asing (TKA) yang unskilled worker alias pekerja kasar untuk bisa
masuk Indonesia Aturan dalam UU Cipta Kerja dinilai akan semakin memberatkan pekerja lokal
dalam mendapatkan pekerjaan.

Padahal, sebelumnya hanya TKA dengan keahlian tertentu yang boleh masuk Indonesia sebagai
bentuk transfer keterampilan ke pekerja lokal. "Di Jatim sudah ada ribuan TKA. Dengan
berlakunya omnibus law ini, Indonesia pasti bakal dibanjiri TKA," paparnya.

Di sisi lain, buruh juga tidak terima dinilai memiliki produktivitas yang rendah. FSP LEM SPSI
Jatim mengklaim terus menggenjot anggotanya agar memiliki produktivitas yang tinggi dalam
bekerja. Berbagai pelatihan untuk meningkatkan skill pun dilakukan secara terus-menerus dan
berkala. "Jadi, produktivitas ini bukan hanya tanggungja-wab perusahaan. Kami juga ikut
memperhatikan kualitas anggota," tuturnya.
Sementara itu, kemarin siang berlangsung unjuk rasa di depan kantor DPRD Jatim. Penyampaian
aspirasi itu diikuti sekitar 300 buruh. Mereka mengadakan aksi mulai pukul 13.00 hingga 14.30.
Massa meminta anggota DPRD Jatim ikut menolak UU Cipta Kerja. "Kami akan turun dengan
massa lebih besar," seru Suhono, koordinator aksi. (mar/cl4/git)
caption:

DENGAR ASPIRASI KAMI: Ratusan buruh dari berbagai aliansi serikat pekerja melakukan konvoi
di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, menuju gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Mereka menolak
pengesahan UU Cipta Kerja yang dinilai banyak merugikan para pekerja.

130