Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

positive - Yusri Yunus (Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya) Kesiapan kami tetap
mengantisipasi, Polda Metro Jaya bersama TNI dan juga pemerintah provinsi dalam hal ini Satpol
PP kita sudah siapkan petugas di situ. Kami mengamankan tempat yang menjadi jalurnya titik
yang krusial

negative - Yusri Yunus (Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya) Tidak usah turun, tidak usah
berkumpul ramai dan mari taati aturan peraturan kesehatan yang ada salah satunya adalah
menghindari kerumunan karena ini bisa membuat klaster baru lagi nantinya

negative - Dedi Sudrajat (Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Banten) Kalau (aksi) tanggal 6 dan 7 (Oktober 2020) tidak
didengar, maka tanggal 8 (Oktober 2020) kita akan aksi ke Istana Negara. Dan itu besar-besaran
sudah pasti

negative - Dedi Sudrajat (Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Banten) Kan sudah diparipurnakan, maka celahnya adalah
pemerintah mengeluarkan Perpu untuk menunda pelaksanaan omnibus law tersebut

negative - Dedi Sudrajat (Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Banten) Seluruh anggota kita yang ada di pabrik mematikan
(aktivitas) produksi atau setop mesin
negative - Dedi Sudrajat (Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Banten) Lokasi aksinya di pabrik masing-masing. Jumlah
industrinya kalau di Kota Tangerang kan hampir 2.500 lebih pabrik

negative - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia)
Transparan ketika diskusi di drafnya tapi di keputusan dan ketika menteri menyerahkan
perubahan kita tidak diberitahu

neutral - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) Iya, jangan
intimidatif

Ringkasan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memantau aksi unjuk rasa menentang
Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) dijegal aparat kepolisian. Hal ini terjadi pasca
keluarnya Surat Telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020.
"Dari pantauan kami, ada banyak penjegalan aksi di berbagai daerah," kata Direktur YLBHI
Asfinawati pada Republika, Selasa (6/10).

DIJEGALNYA DEMO BURUH VS RENCANA AKSI BESAR KE ISTANA NEGARA
oleh Rizky Suryarandika, Ali Mansur, Febrianto Adi Saputro, Eva Rianti Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memantau aksi unjuk rasa menentang Undang-Undang Cipta
Lapangan Kerja (Ciptaker) dijegal aparat kepolisian. Hal ini terjadi pasca keluarnya Surat
Telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020. "Dari pantauan
kami, ada banyak penjegalan aksi di berbagai daerah," kata Direktur YLBHI Asfinawati pada
Republika, Selasa (6/10).

Oleh karena itu, dibentuklah Tim Advokasi untuk Demokrasi karena ancaman kriminalisasi
terhadap peserta aksi terbuka lebar. Bahkan rencana demo dan mogok besar-besaran pada 6-8
Oktober disikapi keras kepolisian.
133