Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 136
Pengadangan dan pencegahan buruh berangkat ke Jakarta telah berlangsung sejak kemarin
hingga hari ini, contohnya di kawasan industri Bekasi dan Tangerang. Pada Selasa (6/10), pihak
Polres Metro Tangerang Kota pun memastikan pihaknya tidak akan mengizinkan buruh di wilayah
Kota Tangerang, Banten untuk bergerak ke Jakarta.
Pihaknya melakukan upaya penyekatan di sejumlah titik agar para buruh tidak masuk ke Ibu
Kota untuk melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja Ombnibus Law.
"Kami pastikan tidak ada massa buruh yang akan berangkat ke Jakarta," ujar Kapolres Metro
Tangerang Kota, Komisaris Besar Polisi Sugeng Hariyanto kepada wartawan, Selasa, (6/10).
Sugeng mengatakan, penyekatan di beberapa titik dilakukan terhadap massa buruh. Di
antaranya dilakukan di wilayah Batuceper, Kreo, Ciledug, dan perbatasan antara Kota Tangerang
dan Kabupaten Tangerang. "Penyekatan kami lakukan di berbagai wilayah hukum kami,"
ungkapnya.
Sementara di arah Bitung, lanjutnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres Tangerang
Selatan untuk melakukan pengamanan dan penyekatan. Adapun, terkait dengan adanya aktivitas
sweeping yang dilakukan para buruh ke pabrik-pabrik, Sugeng mengatakan hal tersebut tidak
ada. Menurut penuturannya, massa buruh hanya melakukan sosialisasi mengenai penolakan
terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law.
"Mereka hanya sosialisasi saja," tegasnya.
Penyekatan juga terjadi di Jakarta. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi
Yusri Yunus menyatakan, untuk mencegah terjadinya demonstrasi di Jakarta, pihaknya
melakukan melakukan penyekatan di beberapa titik keberangkatan buruh dari luar menuju
Jakarta. Sebanyak 9.236 personel gabungan dari TNI-Polri, dan pemerintah setempat pun
disiagakan guna mengantisipasi unjuk rasa para buruh menolak UU Cipta Kerja.
"Kesiapan kami tetap mengantisipasi, Polda Metro Jaya bersama TNI dan juga pemerintah
provinsi dalam hal ini Satpol PP kita sudah siapkan petugas di situ. Kami mengamankan tempat
yang menjadi jalurnya titik yang krusial," tegas Yusri di Kompleks Polda Metro Jaya, Jakarta
Selatan, Selasa (6/10).
Oleh karena itu, Yusri menghimbau agar tidak ada massa yang menggelar aksi demontrasi.
Apalagi saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19 dan angka kasus positif pun belum
menunjukkan bakal melandai.
Maka dikhawatirkan demo yang dilakukan akan membuat klaster baru. Mengingat kegiatan
demonstrasi berpotensi mengabaikan protokol kesehatan. "Tidak usah turun, tidak usah
berkumpul ramai dan mari taati aturan peraturan kesehatan yang ada salah satunya adalah
menghindari kerumunan karena ini bisa membuat klaster baru lagi nantinya," tutur Yusri.
In Picture: Aksi Buruh Blokir Jalan di Kabupaten Bandung Demo besar 8 Oktober Setelah memulai
aksi mogok kerja sejak Selasa (6/10), sejumlah buruh di kawasan Tangerang, Provinsi Banten
akan dilanjutkan hari ini. Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Banten, Dedi Sudrajat menuturkan, apabila aspirasi mereka
tetap tidak didengar dan diterima oleh pihak pemerintah maupun DPR RI, pihaknya akan
melakukan aksi besar-besaran pada Kamis (8/10). "Kalau (aksi) tanggal 6 dan 7 (Oktober 2020)
tidak didengar, maka tanggal 8 (Oktober 2020) kita akan aksi ke Istana Negara. Dan itu besar-
besaran sudah pasti," kata Dedi kepada Republika, Selasa (6/10).
Dedi menjelaskan, masih ada cara yang bisa diperjuangkan oleh para buruh meskipun saat ini
Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law sudah disahkan oleh DPR RI. Caranya adalah dengan
mendorong Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau
135
