Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 140
Judul Serikat buruh desak pemberlakukan Omnibus Law Cipta Kerja ditunda
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/serikat-buruh-desak-
pemberlakukan-omnibus-law-cipta-kerja-ditunda
Jurnalis Ratih Waseso
Tanggal 2020-10-07 05:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Kuncoro (Ketua Umum PP Indonesia Power PS) Tetapi aspirasi dan masukan yang kami
sampaikan hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga tangan. Sebelumnya Para Wakil Rakyat
telah berjanji akan menjadikan putusan MK sebagai pegangan dalam penyusunan UU Cipta
Kerja, tapi nyatanya dalam pembahasan Subklaster Ketenagalistrikan janji tersebut terlupakan
Ringkasan
Serikat pekerja/serikat buruh di sektor ketenagalistrikan diantaranya Serikat Pekerja (SP) PLN
Persero, Persatuan Pegawai (PP) Indonesia Power, SP Pembangkit Jawa-Bali (PJB), Serikat
Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE-FSPMI), dan Serikat
Buruh Kerakyatan Indonesia (Serbuk Indonesia) menyampaikan kekecewaan terhadap sikap
pemerintah dan DPR RI.
SERIKAT BURUH DESAK PEMBERLAKUKAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DITUNDA
JAKARTA. Serikat pekerja/serikat buruh di sektor ketenagalistrikan diantaranya Serikat Pekerja
(SP) PLN Persero, Persatuan Pegawai (PP) Indonesia Power, SP Pembangkit Jawa-Bali (PJB),
Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE-FSPMI), dan
Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia (Serbuk Indonesia) menyampaikan kekecewaan terhadap
sikap pemerintah dan DPR RI.
Sikap Pemerintah dan DPR RI dinilai seakan "kejar setoran" atau terburu-buru dalam
mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-
undang dalam sidang paripurna, Senin (5/10) kemarin.Ketua Umum PP Indonesia Power PS
Kuncoro menyampaikan, Omnibus Law berpotensi melanggar tafsir konstitusi, terutama dalam
Subklaster Ketenagalistrikan.
Di mana putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015, tidak digunakan sebagai rujukan pada UU Cipta
Kerja. Hal ini akan mengakibatkan adanya pelanggaran Undang-Undang Dasar Negara Republik
139
