Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

"Pandemi Covid-19 menjadi alasan kepolisian menggunakan kekuatan berlebihan," sebut
Asfinawati.
Asfinawati menekankan, aksi yang dilakukan rakyat sebenarnya bentuk ekspresi kemarahan atas
pengesahan UU Ciptaker. "Rakyat terpaksa unjuk rasa karena pemerintah dan DPR tidak
mendengarkan keluhannya," ujar Asfinawati.

Asfinawati mengingatkan Polri adalah alat negara bukan alat pemerintah. Selain itu, Kepolisian
dalam tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,
mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

"Kami mendesak Presiden sebagai pimpinan langsung Kapolri untuk tidak mengganggu netralitas
serta indenpendensi yang seharusnya diterapkan Polri. Kami juga meminta Presiden dan Kapolri
menghormati UUD 1945 & amandemennya serta UU 9/1998 yang menjamin hak setiap orang
untuk menyampaikan aspirasinya termasuk pendapat di muka umum," ucapnya.

Diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor:
STR/645/X/PAM.3.2./2020 bertanggal 2 Oktober 2020. Isinya soal antisipasi kepolisian atas
unjuk rasa dan pemantauan situasi berpotensi konflik dalam rangkaian pengesahan Rancangan
UU Ciptaker.

Ada 12 poin yang diatur dalam surat itu, beberapa di antaranya seperti pengerahan fungsi
intelijen dan deteksi dini terhadap elemen buruh dan masyarakat yang berencana
berdemonstrasi dan mogok nasional; melakukan patroli siber pada media sosial dan manajemen
media untuk bangun opini publik yang tidak setuju dengan unjuk rasa di tengah pandemi; serta
tidak memberikan izin kepada pengunjuk rasa untuk berdemonstrasi maupun keramaian lainnya.

Poin lainnya menginstruksikan perihal melakukan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan
pemerintah. Surat telegram itu diklaim demi menjaga kondusifitas situasi keamanan dan
ketertiban masyarakat di saat pandemi.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiyono menegaskan surat telegram
rahasia (TR) merupakan arahan Mabes Polri kepada kesatuan wilayah dalam menghadapi demo
dan juga rencana aksi mogok kerja buruh pada tanggal 6-9 Oktober 2020. Oleh karena itu tidak
benar jika telegram rahasia Kapolri Idham Azis tidak sesuai dengan fungsi dan kewenangan Polri.
"Seluruh yang disampaikan dalam TR tersebut merupakan arahan agar pemangku kepentingan
di wilayah tidak ada ragu-ragu dalam mengambil tindakan di lapangan,mulai dari preventif atau
pencegahan, deteksi dini atau cegah dini agar tidak terjadi anarkistis dan belajar dari
pengalaman sebelumnya," tegas Awi dalam konferensi pers di kompleks Bareskrim Polri, Jakarta
Selatan, Selasa (6/10).

Kendati demikian, kata Awi, Polda tetap diperintahkan untuk membuat rencana pengamanan
jika terjadi demo.
"Walaupun dalam surat tersebut tertulis tidak menerbitkan STTP, hanya saja pada tupoksinya
Polri tetap akan melaksanakan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat,
penegakan hukum merupakan hal yang terakhir dilakukan," ungkap Awi.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ikut mengomentari adanya Surat Telegram Kapolri yang
memerintahkan jajaran kepolisian untuk secara tegas tidak memberikan izin unjuk rasa dan
kegiatan yang menimbulkan keramaian massa. Menurut Azis, apa yang diperintahkan Kapolri di
dalam Surat Telegram tersebut telah sesuai aturan.

"Ya maklumat Polri kan sudah keluar, tentu sesuai mekanisme, sesuai aturan," kata Azis di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).

134