Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Perpu. "Kan sudah diparipurnakan, maka celahnya adalah pemerintah mengeluarkan Perpu
untuk menunda pelaksanaan omnibus law tersebut," jelas Dedi.
Dedi menegaskan, para buruh akan terus bergerak dalam memperjuangkan hak-hak mereka
dengan cara-cara yang memungkinkan untuk bisa diperjuangkan. Tuntutannya jelas, yakni
meminta Omnibus Law UU Cipta Kerja dibatalkan.

Diketahui, pada hari ini, Selasa (6/10), para buruh di Provinsi Banten menggelar aksi mogok
kerja. Agenda inti dari aksi tersebut tidak lain adalah berhentinya aktivitas produksi di sejumlah
pabrik. "Seluruh anggota kita yang ada di pabrik mematikan (aktivitas) produksi atau setop
mesin," kata Dedi.

Aksi tersebut berlangsung selama 10 jam, yakni sejak pukul 07.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.
Adapun, titik-titik lokasi aksi, kata Dedi, adalah di seluruh pabrik se-Provinsi Banten. Salah satu
yang terbanyak adalah di Kota Tangerang yang memang merupakan kawasan industri dengan
jumlah pabrik mencapai ribuan. "Lokasi aksinya di pabrik masing-masing. Jumlah industrinya
kalau di Kota Tangerang kan hampir 2.500 lebih pabrik," terangnya.

Berbicara terpisah Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita
Silaban mengkritisi UU Cipta Kerja yang dinilai hasilnya buruk dan jauh dari harapan. Ia juga
menjawab pernyataan DPR dan pemerintah yang mengklaim bahwa undang-undang tersebut
dibahas secara transparan. "Transparan ketika diskusi di drafnya tapi di keputusan dan ketika
menteri menyerahkan perubahan kita tidak diberitahu," ungkapnya.

KSBSI berencana akan menggelar aksi tanggal 12-14 Oktober 2020 mendatang. Pihaknya juga
mengaku tengah mempersiapkan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Elly juga
merespons adanya Surat Telegram Kapolri yang melarang massa menggelar aksi unjuk rasa.
Seharusnya polisi tidak berlebihan dengan mengeluarkan maklumat tersebut.

"Iya, jangan intimidatif," tegasnya.
In Picture: Demo Mahasiswa Tolak UU Ciptakerja di Gedung DPRD Jabar.

136