Page 265 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 265
Judul Komitmen DPR Dipertanyakan
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg5
Jurnalis Son
Tanggal 2020-10-07 04:45:00
Ukuran 138x153mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 68.310.000
News Value Rp 204.930.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - None (None) Kasus kekerasan seksual (harus) segera punya payung hukum supaya
tidak meningkat dari tahun ke tahun
negative - Eva Nurcahyani (None) Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Sidang Paripurna
DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan dukungan penuh pemerintah, dalam hal ini Presiden
Joko Widodo, bertentangan secara langsung dengan semangat perlindungan pekerja rumah
tangga dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual
negative - Taufik Basari (anggota Badan Legislasi DPR) Apa yang dilakukan teman-teman adalah
bagian dari demokrasi sekaligus pengingat bagi anggota-anggota dan fraksi di DPR bahwa saat
ini kita sedang berada dalam keadaan darurat kekerasan seksual, dan karenanya RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera dibahas untuk diundangkan
Ringkasan
Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat membela korban kekerasan seksual dan pekerja rumah
tangga dipertanyakan. DPR lebih memprioritaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang
Cipta Kerja ketimbang membahas rancangan undang-undang yang benar-benar dibutuhkan
masyarakat luas. Pembahasan RUU Cipta Kerja yang dikebut DPR dan pemerintah menyakiti hati
para korban kekerasan seksual yang terus menantikan RUU Penghapusan kekerasan Seksual.
DPR juga dinilai mengabaikan penantian para pekerja rumah tangga (PRT) yang sudah 16 tahun
memperjuangkan RUU Perlindungan PRT.
KOMITMEN DPR DIPERTANYAKAN
Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat membela korban kekerasan seksual dan pekerja rumah
tangga dipertanyakan. DPR lebih memprioritaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang
Cipta Kerja ketimbang membahas rancangan undang-undang yang benar-benar dibutuhkan
masyarakat luas.
264
