Page 266 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Pembahasan RUU Cipta Kerja yang dikebut DPR dan pemerintah menyakiti hati para korban
kekerasan seksual yang terus menantikan RUU Penghapusan kekerasan Seksual. DPR juga dinilai
mengabaikan penantian para pekerja rumah tangga (PRT) yang sudah 16 tahun
memperjuangkan RUU Perlindungan PRT.

Kekecewaan dan kemarahan disampaikan para aktivis perempuan dan anak dalam Aksi Selasaan
Ke-14 Gerak Perempuan, Selasa (6/10/2020), secara daring. Mereka menggelar aksi pita ungu
dan doa bersama sebagai wujud keprihatinan terhadap kilatnya pembahasan RUU Cipta Kerja
yang kontroversial. Sementara RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tak kunjung dibahas.

"Kasus kekerasan seksual (harus) segera punya payung hukum supaya tidak meningkat dari
tahun ke tahun," ujar Suci dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa Banten.

Lambannya pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan PRT
adalah cerminan bahwa agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak menjadi
prioritas. "Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 5
Oktober 2020 dengan dukungan penuh pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo,
bertentangan secara langsung dengan semangat perlindungan pekerja rumah tangga dan
pemenuhan hak korban kekerasan seksual," ujar Eva Nurcahyani saat membacakan pernyataan
sikap Gerak Perempuan.

Karena itu, para aktivis muda mendesak DPR segera menetapkan RUU Penghapusan Kekerasan
Seksual masuk Prolegnas Prioritas 2021 dan mengagendakan pembahasan RUU tersebut.

Kecewa

Pada hari yang sama, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas
Perempuan) juga menyampaikan kekecewaan kepada DPR karena dalam Rapat Paripurna 6
Oktober 2020 belum juga mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk Prolegnas
Prioritas 2021. Komnas Perempuan mendesak DPR segera mewujudkan hak korban dengan
menetapkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Prolegnas Prioritas 2021 pada rapat
paripurna mendatang setelah masa reses.

Sebelumnya, Taufik Basari, anggota Badan Legislasi DPR, Minggu (4/10), mengatakan, Fraksi
Nasdem mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk Prolegnas Prioritas 2021. "Apa
yang dilakukan teman-teman adalah bagian dari demokrasi sekaligus pengingat bagi anggota-
anggota dan fraksi di DPR bahwa saat ini kita sedang berada dalam keadaan darurat kekerasan
seksual, dan karenanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera dibahas untuk
diundangkan," kata Taufik. (SON)

265