Page 321 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 321
Ringkasan
Pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi sangat terbuka untuk menyelesaikan
sejumlah polemik yang muncul setelah beleid sapu jagad UU Cipta Kerja disahkan. Kepala
Disnakertrans Jawa Barat Taufik Garsadi mengatakan pihaknya meminta buruh untuk melakukan
konsolidasi internal dan tidak menggelar aksi mogok kerja.
BURUH BISA TEMPUH JUDICIAL REVIEW
Pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi sangat terbuka untuk menyelesaikan
sejumlah polemik yang muncul setelah beleid sapu jagad UU Cipta Kerja disahkan.
Kepala Disnakertrans Jawa Barat Taufik Garsadi mengatakan pihaknya meminta buruh untuk
melakukan konsolidasi internal dan tidak menggelar aksi mogok kerja.
"Konsolidasi saja, ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sekarang kalau unjuk rasa
izinnya tidak dikeluarkan oleh polisi, dan Undang-Undang sudah ditetapkan oleh DPR," katanya,
Selasa (6/10).
Menurutnya langkah judicial review lebih elok dibanding melakukan mogok kerja dan unjuk rasa
yang memiliki risiko lebih besar. "Di Jabar ada serikat buruh yang mengajak mogok kerja dan
unjuk rasa, ada yang menolak tidak ikut. Kami bersama Disnaker di daerah mengimbau jangan
mogok dan unjuk rasa karena risikonya besar," katanya.
Taufik memaparkan alasan pihaknya mengimbau buruh untuk menolak unjuk rasa dan mogok.
Pertama, menurutnya apakah para buruh sudah mengetahui secara detil isi UU Cipta Kerja.
"Buruh-buruh ini apakah sudah tahu poin-poin yang beredar viral masuk dalam UU?" Katanya.
Dia menilai ada narasi yang hadir di kalangan awam bahwa UU Cipta Kerja merugikan para
pekerja patut tidak boleh ditelan bulat-bulat.
"Kata Ibu Menaker, sebetulnya tuntutan buruh sudah masuk diakomodir ke UU, walaupun kita
belum menerima secara resmi. Poin seperti misalnya outsourcing dihilangkan itu kan tidak ada,"
ujarnya.
Kedua, aksi unjuk rasa menurutnya dikhawatirkan rentan menjadi klaster penyebaran Covid-19.
Taufik menilai risiko ini berbahaya karena jika terjadi siapa pihak yang akan bertanggung jawab.
"Ketiga risiko pemecatan dari perusahaan, itu bisa jadi masalah. Kasihan masyarakat, mereka
yang bukan pekerja bakal terkena dampak," katanya.
Taufik sendiri memastikan pemerintah provinsi tidak bisa berbuat banyak menerima keluhan dan
tuntutan dari buruh mengingat UU sudah disahkan oleh DPR bersama pemerintah. "Kita tidak
punya kewenangan, gubernur saja tidak mungkin menolak Undang-Undang, jadi saran judicial
review menurut kami bentuk win-win solution," paparnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kaum buruh dan pekerja memonitor
bersama UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR pada Senin (5/10).
Ridwan Kamil mengatakan lahirnya UU Cipta Kerja harus diamati bersama apakah melahirkan
sisi positif atau dampak negatif.
"Pada dasarnya kita jangan kaku, yang seperti ini pasti ada dinamika," katanya.
320
