Page 322 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 322
Menurutnya UU Cipta Kerja baru disahkan karena itu semua pihak lebih bijak menunggu
implementasi karena saat ini belum bisa menakar apakah UU ini berhasil memperbaiki
pertumbuhan ekonomi atau malah gagal.
"Saran saya terima dulu, kemudian evaluasi, dalam setahun dua tahun, apakah pelaksanaannya
mensejahterakan semua orang? Mengadilkan ekonomi? Kalau kurang kita revisi, kita evaluasi,
kalau baik kita teruskan," paparnya.
Di Kabupaten Cirebon, massa Serikat Pekerja Nasional (SPN) menyuarakan penolakan UU Cipta
Kerja melalui aksi demo ke Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Selasa (6/10).
Massa buruh berbaju putih biru muda tersebut, menuntut pihak DPRD Kabupaten untuk
menyampaikan aspirasi penolakan merea kepada DPR, karena UU Cipta Kerja dianggap
merugikan para buruh.
Koordinator aksi SPN Kabupaten Cirebon, Asep Sobarudin, mengatakan, aturan tersebut diduga
merupakan salah satu pesanan dari para pengusaha untuk disegera disahkan oleh DPR.
"Kami menduga ada titipan dari para kaum kapitalis dengan dalih memerdekakan buruh, namun
nyatanya berbalik," kata Asep.
Asep mengatakan, salah satu poin yang memberatkan dalam aturan tersebut yakni membuka
lembaga outsourcing untuk mempekerjakan berbagai tugas, termasuk pekerja lepas, dan pekerja
penuh waktu.
Menurut Asep, para buruh terancam menjadi pekerja kontrak selamanya dan akan kehilangan
jaminan di masa tua, lantaran dicabut aturan kalau pengusaha wajib memberikan program
jaminan setelah pensiun.
"Lebih parahnya, kami terancam kehilangan pekerjaan," katanya.
DPR RI dan pemerintah telah menyepakati RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Keputusan
tersebut dilakukan pada Senin (5/10/2020) dan disaksikan secara virtual melalui kanal YouTlibe.
Sebanyak tujuh fraksi menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU. Fraksi tersebut di
antaranya, (PDI) Perjuangan, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerindra, Partai Nasional
Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan
Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sedangkan dua fraksi lainnya, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
menolak RUU tersebut dengan pemilih walk
OUt. (K57, K45)
Redaksi
bandung@bisnis.com
321
