Page 326 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 326
Judul MENERKA SKEMA PESANGON PEKERJA
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1
Jurnalis *
Tanggal 2020-10-07 04:15:00
Ukuran 380x294mmk
Warna Warna
AD Value Rp 292.600.000
News Value Rp 2.926.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi salah satu terobosan pemerintah dalam
UU Cipta Kerja, yang tujuannya untuk melindungi pekerja Program tersebut akan
diselenggarakan oleh pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial Melalui JKP, pemerintah memastikan ada
pembayaran pesangon bagi buruh/karyawan yang kehilangan pekerjaan.
MENERKA SKEMA PESANGON PEKERJA
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi salah satu terobosan pemerintah dalam
UU Cipta Kerja, yang tujuannya untuk melindungi pekerja Program tersebut akan
diselenggarakan oleh pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial Melalui JKP, pemerintah memastikan ada
pembayaran pesangon bagi buruh/karyawan yang kehilangan pekerjaan.
Adapun, manfaat yang diberikan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan
kerja.
JKP sekaligus melengkapi empat program yang sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan, yakni
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan
Pensiun (JP).
Skema JKP tersebut secara rinci akan diatur lebih detail dalam peraturan pemerintah, termasuk
nominal yang akan diperoleh peserta dan jangka waktunya.
Program JKP ini menjadi salah satu yang marak disoal oleh pekerja. Mereka masih sangsi JKP
mampu berjalan efektif sesuai tujuannya.
Kemampuan APBN dan keuangan BPJS Ketenagakerjaan diragukan untuk mendanai program
tersebut, tak hanya itu, manfaat program JKP juga dikhawatirkan tidak menyeluruh. Pasalnya,
tidak semua pekerja menjadi peserta program di BPJS Ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, sejumlah pihak menuntut pembahasan aturan turunan yang lebih transparan
agar tidak menimbulkan pertanyaan dalam pelaksanaannya di lapangan.
325
