Page 325 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

beberapa mobil. Beberapa elemen massa itu, antara lain, serikat pekerja yang tergabung dalam
Sekretariat Bersama (Sekber) Gresik. Ada juga mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

"Rakyat tetap menolak. Cabut aturan tersebut," tegas Ali Muchsin, ketua Federasi Serikat Pekerja
Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Gresik.

Dia menegaskan, beberapa poin dalam UU Cipta Kerja tersebut sangat memberatkan kaum
pekerja atau buruh. Ali menuturkan, aksi elemen pekerja untuk menolak omnibus law akan
digelar selama tiga hari ke depan atau hingga besok (8/10).

Selepas aksi di gedung DPRD Gresik, pengunjuk rasa bergerak ke kantor bupati. Bupati Sambari
Halim Radianto bersama Kapolres AKBP Arief Fitrianto dan Dandim 0817/GresikLetko (Inf) Taufik
Ismail menemui para perwakilan pekerja. Dalam pertemuan itu, bupati menyatakan, selama ini
pemkab berpihak kepada para pekerja.

"Sejak saya masuk terus terang berpihak kepada saudara-saudara. Khususnya UMK, pada waktu
itu nilainya rendah hingga pada setiap tahun mengalami kenaikan sampai Rp 4.197.030,"
ujarnya. Namun, Sambari juga mengakui, salah satu yang belum diperjuangkan adalah UMSK
(upah minimum sektoral kabupaten).

Adapun masalah omnibus law, pihaknya belum mempelajari. Sebab, eksekutornya ada pada
tingkat pusat. Dia pun menyarankan para ketua elemen atau serikat pekerja menulis surat. "Kami
siap mengantarkan ke pusat," jelasnya. (yog/c7/hud)

caption:

RUGIKAN PEKERJA: Massa dari berbagai elemen berunjuk rasa di gedung DPRD Gresik untuk
menolak pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law). Foto atas, selain berorasi, peserta aksi
membakar ban bekas di depan gedung dewan.

324