Page 333 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 333

Judul               JAMINAN SOSIAL DAN DANA PENSIUN PEKERJA MAKIN BURAM
                Nama Media          Bisnis Indonesia
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg15
                Jurnalis            Wibi Pangestu Pramata
                Tanggal             2020-10-07 04:10:00
                Ukuran              394x294mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 303.380.000

                News Value          Rp 910.140.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Narasumber
              positive - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Bagaimana bisa mencarikan kerja?
              Yakin bisa kalau pekerja ter-PHK jumlahnya banyak? Modal dari mana untuk mencari kerja itu?



              Ringkasan

              Berlakunya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dinilai dapat memantik ketidakpastian bagi nasib
              pekerja untuk memeroleh jaminan sosial dan dana pensiun.

              Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menuturkan beleid tersebut berimbas pada
              naiknya ketidakpastian masa depan pekerja dalam mendapat haknya. Penerapan sistem kerja
              kontrak yang lebih berpihak kepada golongan pemberi upah dianggap tak memberikan jaminan
              yang  mumpuni  bagi  pekerja.  Gelombang  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  ujar  Timboel,
              menjadi faktor lain yang tak terpisahkan.



              JAMINAN SOSIAL DAN DANA PENSIUN PEKERJA MAKIN BURAM

              Berlakunya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dinilai dapat memantik ketidakpastian bagi nasib
              pekerja untuk memeroleh jaminan sosial dan dana pensiun.

              Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menuturkan beleid tersebut berimbas pada
              naiknya ketidakpastian masa depan pekerja dalam mendapat haknya. Penerapan sistem kerja
              kontrak yang lebih berpihak kepada golongan pemberi upah dianggap tak memberikan jaminan
              yang  mumpuni  bagi  pekerja.  Gelombang  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  ujar  Timboel,
              menjadi faktor lain yang tak terpisahkan.

              'Tidak adanya kepastian kerja itu membuat kepastian jaminan sosial ketenagakerjaan secara
              keberlanjutan menjadi tidak ada," ujarnya, saat dihubungi Bisnis, Senin (5/10).

              Gelombang PHK, katanya, bisa menggerus peluang terpenuhinya syarat pekerja mendapatkan
              jaminan pensiun (JP) manfaat pasti dari BPJS Ketenagakerjaan karena terdapat syarat masa
              iuran minimal yakni 15 tahun.
                                                           332
   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338