Page 335 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 335
Direktur Eksekutif Perkumpulan DPLK, Syarifudin Yunus menilai penyusunan aturan turunan, baik
berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) terkait program pensiun
dan pesangon pekerja harus dikawal dengan seksama.
"Tidak adanya kepastian kerja itu membuat kepastian jaminan sosial ketenagakerjaan secara
keberlanjutan menjadi tidak ada.
Ketar-Ketir Akibat UU Cipta Kerja :
Pengesahan beleid baru Undang Undang Cipta Kerja ternyata turun menimbulkan kekhawatiran
terhadap jaminan sosial bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan pelaku industri dana pensiun.
Berikut potretnya.
Wibi Pangestu Pratama
redaksi@bisnis.com
334
