Page 334 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 334
Di sisi lain, ketika PHK terjadi, pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) bakal turut terkerek. Hal
tersebut dapat berdampak dua hal, yakni kelangsungan program dana pensiun dan nominal
pensiun bagi pekerja nantinya karena terdapat pajak jika saldo JHT dicairkan sebelum masa
pensiun.
Tak hanya itu, Timboel menilai bahwa program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKm) dapat terkena imbas kendati masih ada peluang peralihan ke peserta mandiri.
Ketidakpastian kerja bagi masyarakat pun dinilai dapat membahayakan kepastian jaminan sosial
yang berkelanjutan. Menurut Timboel, hal tersebut bukan hanya berisiko bagi para pekerja,
tetapi juga bagi negara, karena akan menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN).
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan
mandat untuk mengelola program JKP, seperti yang tercantum dalam UU Cipta Kerja. Hal itu
menambah daftar program yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.
Adapun, saat ini belum terdapat informasi rinci mengenai bagaimana ketentuan dan jalannya
JKP. Teknis program itu masih digodok oleh pemerintah sehingga dia tak mampu menjelaskan
perinciannya.
"Semua masih dalam tahap pembahasan teknis dengan kementerian terkait, kami belum bisa
shcuing infonya. Kita tunggu saja kebijakan pemerintah perihal tersebut," ujar Agus kepada
Bisnis, Selasa (6/10).
MANFAAT TERGERUS
Masuknya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk memenuhi kebutuhan pekerja
korban PHK dianggap tak mudah diterapkan. Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia
(ADPI) Bambang Sri Muljadi menjelaskan bahwa beleid terbaru memberikan bobot pesangon
yang lebih rendah yakni dari maksimal 32,2 kali upah menjadi 25 kali upah.
Meskipun pengurangan bobot pesangon digantikan dengan pemberian pelatihan kerja, dia
menganggap manfaat yang diperoleh pekerja tak lebih menarik dari program dana pensiun.
"Bagaimana bisa mencarikan kerja? Yakin bisa kalau pekerja ter-PHK jumlahnya banyak? Modal
dari mana untuk mencari kerja itu?" ujar Bambang.
Masa depan bagi pekerja yang kian buram disebut menjadi tambahan masalah ketenagakerjaan
seperti rendahnya kompetensi pekerja dan terbatasnya lapangan kerja.
Dia pun khawatir bila program dana pensiun tak lagi dilirik karena pelaku usaha mengandalkan
program JKP menjadi satu-satunya fasilitas yang diberikan pemberi kerja. Bambang memastikan
bahwa para pekerja akan dirugikan bila manfaat pensiun berkurang.
Berdasarkan data asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) pada 2019, hanya sekitar
9% masyarakat yang sejahtera di masa pensiunnya.
Lalu, 18% masyarakat kembali bekerja di masa pensiun untuk memenuhi kebutuhan
finansialnya, dan 73% masyarakat bergantung kepada orang lain di masa pensiunnya. Hal itu
menggambarkan imbas penurunan penghasilan di masa pensiun yang mencapai 41% hingga
51% dari masa produktif para peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan 12,9% kontribusi dari BPJS Ketenagakerjaan, ditambah pesangon dari perusahaan
menjadi 29 % dari penghasilan semasa kerja yang bisa dikantongi pekerja di masa pensiun.
333
