Page 341 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Judul Pengelolaan Jamsos Terbuka bagi Pembuat UU
Nama Media Media Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg4
Jurnalis P-1
Tanggal 2020-10-07 04:02:00
Ukuran 100x237mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 47.500.000

News Value Rp 142.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Anwar Usman (None) Adanya ketentuan Pasal 57 huruf E dan Pasal 65 ayat 1 tidak
bertentangan dengan UUD 194S sebab UUD 1945 tidak mengatur bentuk sistem jaminan sosial.
Maka itu menjadi materi pengatur UU sesuai Pasal 20 ayat 2 UUD 1945

Ringkasan
BENTUK dan pengelolaan jaminan sosial (jamsos) menjadi kebijakan terbuka pembuat undang-
undang sehingga pengintegrasian Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(ASABRI) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dianggap tidak
bertentangan dengan konstitusi.

Hal itu disampaikan Bayu Dwi Anggono sebagai ahli dalam persidangan pengujian materiil Pasal
57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK),
Jakarta, kemarin.

PENGELOLAAN JAMSOS TERBUKA BAGI PEMBUAT UU

BENTUK dan pengelolaan jaminan sosial (jamsos) menjadi kebijakan terbuka pembuat undang-
undang sehingga pengintegrasian Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(ASABRI) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dianggap tidak
bertentangan dengan konstitusi.

Hal itu disampaikan Bayu Dwi Anggono sebagai ahli dalam persidangan pengujian materiil Pasal
57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK),
Jakarta, kemarin.

"Adanya ketentuan Pasal 57 huruf E dan Pasal 65 ayat 1 tidak bertentangan dengan UUD 194S
sebab UUD 1945 tidak mengatur bentuk sistem jaminan sosial. Maka itu menjadi materi pengatur

340