Page 346 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 346
"Di 2021 tidak mungkin hanya pemerintah saja yang positif, kalau pemerintah lagi yang positif,
tapi semuanya negatif, kita masih berada di kontraksi. Maka kita harus dorong investasi
sekencang-kencangnya. Itulah faktor pentingya dari Onmibus Law" ujarnya dalam diskusi
"Bertahan dan Bangkit di Masa Pandemi" secara virtual. Selasa (6/10).
KEMKEU BERHARAP ATURAN TURUNAN SEGERA RAMPUNG
Kementerian Keuangan (Kemkeu) meyakini Undang-undang Cipta Kerja atau Onmibus Law bisa
menjadi modal untuk bisa mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia di 2021. Pasalnya,
dikatakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu. semua komponen PDB baik
konsumsi, investasi, dan ekspor semuanya tercatat bertumbuh negatif, namun hanya belanja
pemerintah yang positif.
"Di 2021 tidak mungkin hanya pemerintah saja yang positif, kalau pemerintah lagi yang positif,
tapi semuanya negatif, kita masih berada di kontraksi. Maka kita harus dorong investasi
sekencang-kencangnya. Itulah faktor pentingya dari Onmibus Law" ujarnya dalam diskusi
"Bertahan dan Bangkit di Masa Pandemi" secara virtual. Selasa (6/10).
Setelah UU Cipta Kerja disahkan melalui Paripurna DPR. Senin (5/10), Kementerian Keuangan
berharap peraturan turunannya, termasuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri
Keuangan (PMK). Peraturan Menteri (Permen), dan Peraturan Presiden (Perpres) bisa rampung
segera. Sehingga, undang-undang tersebut bisa segera dilaksanakan dan menarik banyak usaha
baru yang buka dan jumlah orang yang bekerja akan lebih banyak lagi. "Sehingga recovery
ekonomi kita di 2021 bisa mencapai 5% lagi," sebut Febrio.
Febrio menambahkan, lima tahun terakhir ekonomi Indonesia tercatat terus mengalami
pertumbuhan ekonomi di level 5% dan bisa menyerap 3 juta lapangan kerja baru setiap
tahunnya. Alhasil, tingkat pengangguran rendah dan kemiskinan dibawah dua digit. Namun,
pandemi Covid yang menimpa hampir seluruh negara membuat data itu anjlok cukup dalam.
Balikan. lebih dari 92% negara di dunia pada tahun ini akan terkontraksi ekonominya. termasuk
Indonesia. "India terdalam dengan -24% ekonominya. Indonesia -5,3% dan kita tidak nyaman
dengan itu." pungkas Febrio.
Di sisi lain, soal pandangan skeptis dari masyarakat terhadap UU Cipta Kerja, menurut Febrio hal
tersebut justru akan mendorong masyarakat untuk membaca dokumen undang-undang
tersebut. "Memang panjang sekali sekitar (XX)an halaman. Jadi, dengan skeptis saya harapkan
teman-teman mulai membaca isinya apa sih Omnibus Law ini. Kalau kita semakin skeptis kan
bagus, keinginan tahu dengan banyaknya topik-topik memang tidak mudah menguasai
semuanya," kata dia.
Ada pun gambaran besar dari UU Cipta Kerja ini adalah simplifikasi proses usaha di Indonesia,
mengingat easy of doing business (EoDB) Indonesia yang sudah bertahun-tahun
mentok di peringkat 72-73. Hal itu paling besar karena carut marut perizinan. "Itu yang
mendominasi Omnibus Law di mana kita menyederhanakan proses untuk membangun usaha.
Jangan sampai orang yang punya ide, yang cepat menghasilkan produk lalu menghasilkan
pekerjaan tapi susah mengurus izinnya," tegas Febrio. [0-2]
345
