Page 351 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Judul Aspek Perlindungan Pekerja Dipersoalkan
Nama Media Suara Pembaruan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg7
Jurnalis E-8
Tanggal 2020-10-07 03:59:00
Ukuran 95x158mmk
Warna Warna
AD Value Rp 37.620.000

News Value Rp 112.860.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Terkait dengan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sanksi pidana kepada pengusaha, dan Tenaga Kerja Asing
(TKA) harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PKWT dan
outsourcing yang dibuka seluas-luasnya akan menyebabkan kepastian kerja bagi pekerja akan
hilang. Setiap saat pekerja dihadapkan pada perjanjian kontrak kerja yang tertentu waktunya.
Demikian juga dengan dipermudahnya proses PHK. maka kepastian kerja akan hilang. Hak
konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akan didegradasi oleh UU Cipta Kerja
ini

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) PKWT dan
outsourcing yang dibuka seluas-luasnya akan menyebabkan kepastian kerja bagi pekerja akan
hilang. Setiap saat pekerja dihadapkan pada perjanjian kontrak kerja yang tertentu waktunya.
Demikian juga dengan dipermudahnya proses PHK. maka kepastian kerja akan hilang. Hak
konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akan didegradasi oleh UU Cipta Kerja
ini.

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Sudah kita
ketahui bersama bahwa upah minimum provinsi ditetapkan berdasarkan upah minimum
kabupaten/ kota yang paling rendah. Ini artinya di Kota Bekasi akan diterapkan upah minimum
kabupaten Ciamis yang nilainya sekitar Rp 2 juta per bulan, jauh lebih rendah dibandingkan upah
minimum kota Bekasi saat ini sebesar Rp 4,6 juta per bulan

Ringkasan
Puluhan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa serempak tanggal 6-8 Oktober 2020 yang diberi
nama mogok nasional. Aksi ini sebagai sikap menolak RUU Cipta Kerja yang baru saja disahkan
menjadi undang-undang.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, dalam aksi
mogok nasional ini, buruh akan menyuarakan tolak Omnibus Law Cipta Kerja, antara lain tetap

350