Page 352 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

ada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tanpa syarat dan Upah Minimum Sektoral
Kabupaten/Kota (UMSK) jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada
outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif.

ASPEK PERLINDUNGAN PEKERJA DIPERSOALKAN

Puluhan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa serempak tanggal 6-8 Oktober 2020 yang diberi
nama mogok nasional. Aksi ini sebagai sikap menolak RUU Cipta Kerja yang baru saja disahkan
menjadi undang-undang.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, dalam aksi
mogok nasional ini, buruh akan menyuarakan tolak Omnibus Law Cipta Kerja, antara lain tetap
ada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tanpa syarat dan Upah Minimum Sektoral
Kabupaten/Kota (UMSK) jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada
outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak
boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan
pensiun. "Terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sanksi pidana kepada pengusaha,
dan Tenaga Kerja Asing (TKA) harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," kata Said
Iqbal, Selasa (6/10).

Menurut Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar. dengan
disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU, maka perlindungan terhadap pekerja akan semakin
menurun. "PKWT dan outsourcing yang dibuka seluas-luasnya akan menyebabkan kepastian
kerja bagi pekerja akan hilang. Setiap saat pekerja dihadapkan pada perjanjian kontrak kerja
yang tertentu waktunya. Demikian juga dengan dipermudahnya proses PHK. maka kepastian
kerja akan hilang. Hak konstitusional untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akan didegradasi
oleh UU Cipta Kerja ini." kata Timboel.
Demikian juga dengan diposisikannya upah minimum kabupaten/kota dengan kata "dapat",
artinya bisa saja upah minimum kabupaten kota akan digantikan oleh upah minimum provinsi.
"Sudah kita ketahui bersama bahwa upah minimum provinsi ditetapkan berdasarkan upah
minimum kabupaten/ kota yang paling rendah. Ini artinya di Kota Bekasi akan diterapkan upah
minimum kabupaten Ciamis yang nilainya sekitar Rp 2 juta per bulan, jauh lebih rendah
dibandingkan upah minimum kota Bekasi saat ini sebesar Rp 4,6 juta per bulan," kata dia.
[HER/E-81

351