Page 354 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 354
Judul Ribuan Buruh Demo, Arus Lalin Dialihkan
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg12
Jurnalis IND
Tanggal 2020-10-07 03:58:00
Ukuran 328x246mmk
Warna Warna
AD Value Rp 242.720.000
News Value Rp 1.213.600.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Dewi Sumarti (Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPD Serikat Pekerja
Nasional) Pada intinya, kami para buruh dari semua serikat pekerja di Kota Tangerang dan
Provinsi Banten menolak pengesahan UU Omnibus Law yang disahkan DPR itu
positive - Kompol Aditya Sembiring (Kapolsek Jatiuwung) Kalau memang masih punya hati nurani
dan prorakyat, saya minta agar undang-undang ini dibatalkan dan dihapuskan' katanya. Aksi
tersebut mendapatkan penjagaan ketat oleh petugas dari TNI dan Polri. Kapolsek Jatiuwung
Kompol Aditya Sembiring menyatakan, pihaknya menurunkan 170 personelnya untuk
mengamankan aksi demo. Dalam pengamanan ini, kami tetap berupaya melakukan langkah
persuasif kepada rekan-rekan buruh
Ringkasan
Ribuan buruh dari berbagai perusahaan di wilayah Tangerang menggelar aksi di beberapa titik.
Misalnya, kawasan Pasar Baru, latiuwung, Jatake, dan Cikupa. Mereka menyatakan penolakan
atas pengesahan UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR.
Salah satu aksi berada di pabrik Panamb Industry di kawasan Pasar Bam, Tangerang. Ratusan
bumh perempuan terlihat menggelar aksi di depan pabrik sambil berorasi.
RIBUAN BURUH DEMO, ARUS LALIN DIALIHKAN
Ribuan buruh dari berbagai perusahaan di wilayah Tangerang menggelar aksi di beberapa titik.
Misalnya, kawasan Pasar Baru, latiuwung, Jatake, dan Cikupa. Mereka menyatakan penolakan
atas pengesahan UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR.
Salah satu aksi berada di pabrik Panamb Industry di kawasan Pasar Bam, Tangerang. Ratusan
bumh perempuan terlihat menggelar aksi di depan pabrik sambil berorasi.
"Pada intinya, kami para buruh dari semua serikat pekerja di Kota Tangerang dan Provinsi Banten
menolak pengesahan UU Omnibus Law yang disahkan DPR itu," ujar Ketua Bidang
353
