Page 355 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 355
Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten Dewi Sumarti
kemarin (6/10).
Dia menilai, UU tersebut sangat dipaksakan dan merugikan pekerja Terlebih, pemerintah dan
DPR seharusnya berfokus pada penanganan pan demi Covid-19.
"Kalau memang masih punya hati nurani dan prorakyat, saya minta agar undang-undang ini
dibatalkan dan dihapuskan' katanya.
Aksi tersebut mendapatkan penjagaan ketat oleh petugas dari TNI dan Polri.
Kapolsek Jatiuwung Kompol Aditya Sembiring menyatakan, pihaknya menurunkan 170
personelnya untuk mengamankan aksi demo.
"Dalam pengamanan ini, kami tetap berupaya melakukan langkah persuasif kepada rekan-rekan
buruh," katanya.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang juga menerjunkan puluhan personelnya di
beberapa lokasi yang menjadi titikkumpul para buruh. Sebanyak 40 personel buruh disebar di
empat lokasi.
"Kami sebar di empat lokasi yang infonya menjadi lokasi unjuk rasa. Yakni, kawasan Industri
Jatiuwung, Karawaci, Batuceper, Benda, dan Cipondoh," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota
Tangerang Wahyudi Iskandar kemarin.
Dia menuturkan, pihaknya saat ini baru mengatur lalu lintas. Belum sampai ke tahap rekayasa
lalu lintas.
'Sementara itu, rencana rekayasa belum kami laksanakan karena jalur cendening aman untuk
dilintasi,' katanya (dom/co4/ind)
CAPTION:
TURUN KE JALAN: Para buruh berunjuk rasa menolak pengesahan UU Omnibus Law atau UU
Cipta Kerja yang baru disahkan DPR.
354
