Page 359 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 359
"Di samping itu, UU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada
pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT," kata Ida melalui keterangan tertulis, kemarin.
Terpisah, Analis Pilarmas Investin-do Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, menyebut pemerintah
perlu segera menyosialisasikan UU ini kepada masyarakat agar aturannya menjadi jelas. Pun
perlu ada koordinasi antara pemerintah, industri, dan ketenagakerjaan.
Dikatakannya, secara momentum Indonesia membutuhkan omnibus law, yaitu saat perusahaan-
peru-sahaan di Tiongkok mulai mencari tempat baru untuk industrinya. Karena ingin
mengundang dengan kemudahan aturan, pemerintah harus memastikan implementasi UU itu
berjalan.
''Omnibus law ini memberi kemudahan dan kepastian secara birokrasi dan regulasi. Di sisi lain,
kalau kondisinya menjadi pelik, itu akan menjadi perhatian apakah UU itu bisa diimplementasikan
atau tidak," kata Nico.
Dengan disahkannya UU Omnibus Law, Nico melihat investor asing cukup senang namun masih
akan waif and see. Ini terlihat dari aksi jual bersih asing yang masih terjadi di IHSG sebesar
Rp263,38 miliar.
358
