Page 349 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 349
dilakukan. Kita juga sudah berdialog dengan Ketua DPR, Ketua MPR. Ketua DPD, dan juga
dengan Kemenko Perekonomian untuk menyampaikan aspirasi. Artinya upaya kita sudah
maksimal. Tetapi ini kan proses politik ya, kembali lagi kepada DPR yang memutuskan," kata
Arnod Sihite, saat dihubungi SP, Selasa (6/10).
Arnod mengaku hingga saat ini belum mendapat salinan resmi RUU Cipta Kerja. Namun ia
berharap apa yang selama ini menjadi aspirasi KSPSI bisa masuk dalam RUU tersebut. Ia juga
mengaku optimistis apa yang selama ini menjadi aspirasinya bisa didengar oleh DPR, sebab yang
disampaikannya sangat jelas dan terukur.
"Kita berharap apa yang kita perjuangkan bisa diakomodir. Contohnya masalah pesangon, PHK,
upah, outsourcing. ini bisa dipertahankan sesuai dengan UU 13 Tahun 2003. Ini akan kita
pelajari. Kalau benar-benar merugikan pekerja atau buruh, kita bisa ajukan judi-cial reviewkata
Arnod.
Kalau pun nantinya aturan dalam UU Cipta Kerja banyak yang merugikan buruh atau pekerja,
KSPSI pimpinan Yorrys Raweyai lebih memilih untuk menempuh jalur hukum melalui judicial
review. Arnod juga menegaskan, dirinya tidak menutup mata dengan kondisi bahwa masih
banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan. (HER/J-9)
348
