Page 342 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

UU sesuai Pasal 20 ayat 2 UUD 1945," ujarnya di depan Majelis Hakim MK yang diketuai hakim
Anwar Usman.
Bayu melanjutkan bahwa bentuk sistem jaminan sosial merupakan kewenangan sepenuhnya
DPR dan presiden untuk menentukan mengaturnya. Model yang akan dikembangkan dapat
memilih dari berbagai model yang ada, tapi harus mendasarkan kriteria sesuai dengan konstitusi,
yakni harus mencangkup seluruh rakyat, memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu.

Pasal 57 huruf E (1) UU BPJS mengatur ketentuan fungsi PT ASABRI (persero) sebagai jaminan
sosial bagi anggota TNI-Polri. Sementara itu, Pasal 65 ayat 1 menyebutkan pengalihan program
ASABRI dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 2029.

Kedua ketentuan tersebut diuji materi ke MKoleh Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, Laksma
TNI (Purn) M Dwi Purnomo, Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, dan Kolonel CHB (Purn) Ir Adieli
Hulu.

Mereka pensiunan atau purnawirawan TNI yang keseluruhannya ialah peserta program ASABRI
dan merasa hak konstitusional mereka dirugikan karena adanya potensi penurunan manfaat
yang akan diterima dari program ASABRI seperti santunan ke-matian yang tidak akan diterima
jika dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Oce Madril yang juga ahli dalam persidangan tersebut berpendapat negara menghendaki adanya
sebuah badan yang mencerminkan kehadiran langsung negara untuk mengurus jaminan sosial.
Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan, imbuhnya, merupakan badan hukum publik yang ditujukan
menyelenggarakan jaminan sosial.

Saat menanggapi itu, hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menuturkan hal yang dipersoalkan
pemohon ialah adanya kekhawatirkan keberlangsungan. kenyamanan, dan manfaat yang
diperoleh dari jaminan sosial ASABRI. Ia meminta ahli menjabarkan perbedaan sistem jaminan
sosial yang ada di negara demokratik konstitusional dan otoriter. (Ind/P-1)

341