Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Ringkasan

Disahkannya RUU Omnibus Law Qpta Kerja menjadi undang-undang terus mendapat penolakan
di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali di Kota Makassar. Gelombang unjuk rasa terjadi di
beberapa titik dari siang hingga malam hari. Di antaranya yang terjadi di de-pan gedung DPRD
Sulsel, depan kampus IIUIN Alauddin Makassar, dan depan kampus UML

DESAKAN PENCABUTAN MULAI MELUAS
MAKASSAR, FAJAR --- Disahkannya RUU Omnibus Law Qpta Kerja menjadi undang-undang terus
mendapat penolakan di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali di Kota Makassar. Gelombang unjuk
rasa terjadi di beberapa titik dari siang hingga malam hari. Di antaranya yang terjadi di de-pan
gedung DPRD Sulsel, depan kampus IIUIN Alauddin Makassar, dan depan kampus UML
Bahkan aksi demo yang terjadi didepan kampus UMI menyebabkan kemacetan yang cukup
panjang karena blokade dan bakar ban. Baik dari arah Tamalanrea maupun dari arah Urip So-
moharjo.

Humas Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulsel, Angga mengatakan, disahkannya undang-undang
tersebut sama saj a merenggut hak para buruh. DPRRIyangme-ngesahkan itu dinilai menutup
mata terhadap aspirasi rakyat dan j utaan buruh yang ada di Indonesia.

"Kami minta undang-undang omnibus law dicabut. Karena hanya akan menyengsarakan buruh,
" tegasnya saat ditemui di sela-sela aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sulsel, kemarin.

Ia menjelaskan, omnibus law ini akan mengurangi kesejahteraan para buruh. Di mana upah
minimum kabupaten dan kota (UMK) ditiadakan dandisatukan ke upah
minimumprovinsi(UMP)se-hinggahal itudinilaimereng-gut hak otonomi daerah.

Tidak sampai di situ, para buruh juga tidak diberi batas waktu dalam hal ini perusahaan bebas
tidak menaikkan status tenaga outsour-cingmenjadi karyawan karena tidak ada Perjanjian Kerja
Antar Waktu (PKWT). Serta tidak ada hak buruh perempuan dalam hal ini cuti haid dan
melahirkan.

"PHK dipermudah dan cuti haid tidak lagi diatur padahal itu hak buruh perempuan," jelasnya.
Ketua BEM Unhas, Abdul Fatir Kasim mengatakan hasil kajian pihaknya menolak keseluruhan
RUU Cipta Kerja, mengecam pemerintahy ang tidakpatuh terhadap UU No. 12 tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tindakan pemerintah, menurutnya, telah mengkhi-anati semangat otonomi daerah yang menjadi
cita-cita reformasi. Selain itu, pihaknya juga mengecam pemerintah karena tidak mematuhi
putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

"Aksi unj ukrasa dilakukan bukan atas nama kampus. Aliansi mahasiswa. Demo akan dilakukan
hingga 8 Oktober. Tempat pastinya belum ditentukan.

Intinya kami menolak dan mendesak mencabut Omnibus Law Ciptaker yang menyengsarakan
rakyat. Kami akan berjuangterus," akunya.

Koordinator Wilayah Sulsel Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KS-BSI), Andi Mallanti
mengatakan untuk aksi demo tanggal 6 0ktober serikat buruh tetap turun. Namun tidakmak-
simal. "Pasti besok (hari ini) hingga tanggal 8 Oktober ada aksi. Dilihat saja. Prediksinya banyak
turun pada 8 Oktober," tambahnya.

39