Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 41
Masalah Lingkungan
Terpisah, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hi-dayatimengatakan, pihaknya mencatat
beberapa hal krusial dalam ketentuan omnibus cipta kerja terkait isu agraria. Ketentuan ini
semakin melanggengkan dominasi investasi dan mempercepat laju kerusakan lingkungan hidup.
Beberapa hal krusial itu adalah yaitu penghapusan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin
usaha, reduksi norma pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pidana korporasi.
"Juga perpanjangan masa waktu perizinan kehutanan dan perizinan berbasis lahan. Mirisnya,
RUU Cipta Kerja justru mengurangi dan menghilangkan partisipasi publik dalam ruang peradilan
dan perizinan kegiatan usaha," bebernya.
Sehingga, kata dia, pihaknya secara tegas menjatuhkan mosi tidak percaya dan mengambil
sejumlah sikap seperti mengecam pengesahan RUU Cipta Kerja. Pengesahan RUU Cipta Kerja
merupakan tindakan inkonstitusional dan tidak demokratis yangharus dilawan dengan sehebat-
hebatnya.
Pengesahaan RUU Cipta Kerja merupakan persekongkolan jahat proses legislasi yang abai pada
kepentingan hak asasi manusia dan lingkungan hidup.
"Kami menyatakan pengesahaan RUU Cipta Kerja merupakan bentuk keberpihakan negara pada
ekonomi kapitalistik yang akan memperparah kemiskinan dan hilangnya hak atas lingkungan
hidup. Kami ajak seluruh elemen rakyat menyatukan barisan. Menolak dan mendorong
pembatalan RUU Cipta Kerja," tukasnya, (fik-edo/abg).
40
