Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 5
Jadi UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK,
agar ada fairness.
Sedangkan perundingan nilai UMSK dilakukan oleh asosiasi jenis industri dengan serikat pekerja
sektoral industri di tingkat nasional. Di mana keputusan penetapan tersebut hanya berlaku di
beberapa daerah saja dan jenis sektor industri tertentu saja sesuai kemampuan sektor industri
tersebut.
"Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya.
Karena itu masih dibutuhkan UMSK," ujar Said Iqbal.
Berdampak pada Sektor Pendidikan, Perhimpunan Guru Ikut Kecam DPR & Pemerintah Sahkan
UU Cipta Kerja Politikus PKS: Aneh Kalau Pilkada Tetap Jalan, Unjuk Rasa Omnibus Law Cipta
Kerja Dilarang.
2. Pengurangan Pesangon Jadi 25 Kali Upah Bulanan Buruh menolak pengurangan nilai pesangon
dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan.
Di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.
3. Perjanjian PKWT Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) disebut Said Iqbal kontrak
seumur hidup yang tidak ada batas waktu kontrak.
Buruh disebut Said menolak PKWT seumur hidup.
4. Sistem Outsourcing Said Iqbal menilai, tanpa adanya batas jenis pekerjaan yang boleh di
outsourcing.
Padahal sebelumnya, outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan.
Menurut Said Iqbal, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup menjadi masalah serius
bagi buruh.
"Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 % sampai 80 % dari total
buruh yang bekerja di sektor formal." "Dengan disahkannya omnibus law, apakah mau dibikin
5% hingga 15% saja jumlah karyawan tetap? No job security untuk buruh Indonesia, apa ini
tujuan investasi?," tegas Said Iqbal.
Said Iqbal mempertanyakan, siapa nantinya yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing.
Tanggapi Pengesahan RUU Cipta Kerja, Fadli Zon: Belum Tentu Jadi Obat untuk Resesi Ekonomi
Menko Airlangga Pastikan Cuti Haid dan Hamil Tidak Dihilangkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja
5. Cuti Haid dan Melahirkan Hilang Buruh menolak hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang.
Dia menjelaskan, cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya
atas cuti tersebut hilang.
6. Hak Cuti Panjang Dihilangkan Kemudian cuti panjang dan hak cuti panjang juga disampaikan
hilang.
"Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar, no work no pay." "Akibatnya
buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut dipotong
upahnya pada saat mengambil cuti tersebut." "Dengan kata lain, otomatis peraturan baru di
Omnibus law tentang cuti haid dan hamil hilang," imbuhnya.
4
