Page 874 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

negative - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)) Pasti kami
sangat kecewa sekali, kita marah, ingin nangis, ini kekecewaan yang luar biasa buat buruh dan
pekerja yang masih bekerja di pabrik

negative - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)) Mereka yang
punya uang punya kuasa, jadi sbgai negara yang punya cita-cita tetapi secara hukum tidak
mendapatkan itu denga diberlakunya ominus law

positive - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)) Jadi sebetulnya
pemerintah sedang mewariskan kehancuran untuk generasi kita dan genrasi akan datang. Jadi
pemeritnah mewariskan bukan kebaikan tapi kehancuran untuk rakyatnya sendiri, per har ini

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menegaskan pembahasan RUU Cipta Kerja telah
dijalankan secara Tripartit dan sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang terkait. Menurutnya
Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja sejatinya telah melibatkan
partisipasi publik, baik unsur pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat buruh,
pengusaha, kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta lembaga
lainnya, seperti International Labour Organization (ILO).

MENAKER SEBUT RUU CIPTA KERJA SUDAH LIBATKAN BURUH DAN PENGUSAHA

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menegaskan pembahasan RUU Cipta Kerja telah
dijalankan secara Tripartit dan sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang terkait.

"Rumusan klaster ketenagakerjaan yang ada dalam RUU Cipta Kerja saat ini merupakan intisari
dari hasil kajian pakar/ahli, focus group discussion (FGD), Rembug Tripartit (pemerintah,
pekerja/buruh dan pengusaha) yang sejak lama dilakukan atas beberapa materi ketenagakerjaan
yang krusial," kata Ida dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Menurutnya Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja sejatinya
telah melibatkan partisipasi publik, baik unsur pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat
buruh, pengusaha, kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta
lembaga lainnya, seperti International Labour Organization (ILO).

Bahkan pada saat RUU Cipta Kerja telah masuk dalam tahap pembahasan di DPR. Sesuai arahan
presiden pada tanggal 24 April 2020, Pemerintah melakukan kembali pendalaman rumusan
klaster ketenagakerjaan yang melibatkan pengusaha (APINDO) dengan perwakilan Konfederasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

"Dalam pertemuan tersebut, pemerintah banyak menerima masukan dari serikat pekerja/serikat
buruh. Dengan proses yang telah dijalankan ini, pemerintah telah dengan seksama menyerap
berbagai aspirasi, khususnya dari unsur pekerja/buruh," ujarnya.

Kendati begitu, Pemerintah menyadari dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja, terdapat
perbedaan pandangan pro-kontra. Perbedaan pandangan ini tentu saja merupakan hal yang
wajar dalam dinamika sosial dan demokrasi.

Namun demikian, pada akhirnya Pemerintah harus memutuskan dan menyiapkan draf yang akan
dibahas bersama DPR. Disisi lain, proses pembahasan RUU Cipta Kerja antara Pemerintah dan
DPR berjalan secara transparan.

873