Page 875 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Kata Ida, ini untuk pertama kalinya pembahasan suatu RUU dilakukan secara terbuka dan
disiarkan melalui kanal-kanal media sosial yang tersedia. Hal ini dimaksudkan agar publik dapat
mengawal proses pembahasan RUU Cipta Kerja secara seksama.

"Kita telah menyaksikan bahwa proses pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR berjalan dinamis,
demokratis dan konstruktif. Pemerintah menerima banyak masukan dari Panja DPR sehingga
menghasilkan perubahan rumusan ketentuan dalam klaster ketenagakerjaan," pungkasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang pada Senin kemarin. Omnibus Law UU Cipta Kerja ini
dimaksudkan untuk menopang ekonomi Indonesia melalui investasi.

Namun, Sejumlah ekonom justru mengatakan sebaliknya. Alih-alih menjadi ladang investasi
untuk menimba untung sebesar-besarnya, Executive Director at Indonesia Economic Action
Institution, Ronny P. Sasmita menilai Indonesia hanya akan menjadi sasaran eksploitasi bagi
negara besar.
"Bagi China, melalui UU ini Indonesia akan dengan mudah menjadi lahan eksploitasi segala jenis
sumber daya alam yang akan menopang semakin meraknya industrialisasi di China. Mulai dari
batu bara, bijih besi, sampai Nikel. Jadi investor yang akan datang dari China, akan sangat terkait
dengan kepentingan untuk menjaga kedigdayaan China dalam supply chain dunia, bukan untuk
membuat Indonesia menerima manfaat sebesar-besarnya," kata dia kepada Selasa (6/10/2020).

Hal ini, lanjut Ronny, diperparah dengan kondisi politik Indonesia yang menurutnya tidak jelas.
Sementara investor dari negara besar lainnya seperti AS, sangat sensitif terhadap isu politik dan
geopolitik negara di mana mereka akan berinvestasi.

"Nah, terkait posisi Indonesia yang kurang jelas dalam konstelasi perang dagang, baik soal
Huawei, Tiktok, dan Wechat, soal Uighur, soal Hong Kong, soal Taiwan, soal Laut China Selatan,
dan lainya. Maka sudah bisa diperkirakan bahwa Indonesia belum akan menjadi prioritas dalam
perpindahan investasi Amerika dari China," kata dia.

Dalam kesempatan yang berbeda, Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara mengutarakan
hal serupa. Ia menilai, Omnibus Law UU Cipta Kerja ini tidak lantas membuat tren investasi
meningkat secara signifikan. Terlebih saat ini Indonesia berada dalam ambang resesi. Dimana
situasi ekonomi mengalami ketidakpastian, baik dari dalam maupun luar negeri.

Juga pencabutan sejumlah hak pekerja dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja ini, dapat
mempengaruhi persepsi investor khususnya dari negara maju, terhadap Indonesia. Sebab, di
negara maju sangat menjujung tinggi hak pekerja.

"Bahkan dengan dicabutnya hak hak pekerja dalam omnibus law, tidak menutup kemungkinan
persepsi investor khususnya negara maju jadi negatif terhadap indonesia. Investor di negara
maju sangat menjunjung fair labour practice dan decent work dimana hak hak buruh sangat
dihargai bukan sebaliknya menurunkan hak buruh berarti bertentangan dengan prinsip negara
maju," jelas Bhima.

Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Jumisih, mengutarakan sikap
kekecewanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan RUU Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang. Pengesahan tersebut, dianggal terlalu cepat dan sangat merugikan
buruh di tengah kondisi terjadi sekarang ini.

"Pasti kami sangat kecewa sekali, kita marah, ingin nangis, ini kekecewaan yang luar biasa buat
buruh dan pekerja yang masih bekerja di pabrik," kata dia saat dihubungi, Senin (5/10/2020).

874