Page 942 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 942

Judul               Buruh di Jawa Barat: Kami Tidak Percaya Lagi dengan DPR
                Nama Media          sindonews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://daerah.sindonews.com/read/187308/701/buruh-di-jawa-barat-
                                    kami-tidak-percaya-lagi-dengan-dpr-1601964622
                Jurnalis            Arif Budianto
                Tanggal             2020-10-06 13:13:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP) Kami sangat marah dan geram,
              yang mestinya jadwal rapat paripurna digelar tanggal 8 Oktober 2020, ternyata digelar kemarin
              pukul 15.00 WIB secara mendadak. Atas kondisi ini, kami sampaikan mosi tidak percaya kepada
              DPR RI

              negative  -  Roy  Jinto  Ferianto  (Ketua  Umum  Pimpinan  Pusat  FSP  TSK  SPSI)  Tuntutan  kami
              sekarang  agar  Presiden  Joko  Widodo  membatalkan  UU  Cipta  Kerja,  khususnya  klaster
              ketenagakerjaan. Karena tinggal itu jalan keluar yang bisa kami tempuh



              Ringkasan

              Pekerja di  Jawa Barat  merasa di kecoh DPR RI, setelah  RUU Omnibus Law Cipta Kerja  di
              sahkan pada Rapat Paripurna, Senin (5/10/2020) kemarin. Pengesahan tersebut dinilai terburu-
              buru dan mencederai pekerja yang selama ini memperjuangkan haknya.



              BURUH DI JAWA BARAT: KAMI TIDAK PERCAYA LAGI DENGAN DPR

              Pekerja di  Jawa Barat  merasa di kecoh DPR RI, setelah  RUU Omnibus Law Cipta Kerja  di
              sahkan pada Rapat Paripurna, Senin (5/10/2020) kemarin.

              Pengesahan  tersebut  dinilai  terburu-buru  dan  mencederai  pekerja  yang  selama  ini
              memperjuangkan haknya.

              "Kami sangat marah dan geram, yang mestinya jadwal rapat paripurna digelar tanggal 8 Oktober
              2020,  ternyata  digelar  kemarin  pukul  15.00  WIB  secara  mendadak.  Atas  kondisi  ini,  kami
              sampaikan mosi tidak percaya kepada DPR RI," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI
              Roy Jinto Ferianto, Selasa (6/10/2020).

              Menurut Roy, dengan telah ditetapkannya UU Cipta Kerja, satu satunya jalan untuk membatalkan
              UU  tersebut  adalah  diterbitkannya  Peraturan  Perundang-undangan  (Perpu)  Presiden.  Perpu
                                                           941
   937   938   939   940   941   942   943   944   945   946   947