Page 939 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 939
Mereka bahkan hendak melakukan pemogokan dan melakukan demo sebagai bentuk penolakan
terhadap UU tersebut. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon turut
mengomentarinya.
Menurutnya, pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut terlalu terburu-buru. Hal tersebut
diungkapkannya dalam akun Twitter pribadinya @fadlizon yang diunggah pada Selasa 6 Oktober
2020.
" Omnibus Law RUU Ciptaker telah di sahkan @RI sore tadi. Sangat mendadak. Keputusan tentu
berdasarkan suara mayoritas ," ungkapnya.
Ia pun melihat UU Cipta Kerja belum tentu menjadi solusi yang tepat untuk menangani krisis
ekonomi.
" Saya melihat UU ini belum tentu menjadi panacea (obat mujarab) menghadapi resesi ekonomi
. Salah diagnosa, bisa salah resep ," tambahnya.
Diketahui dalam UU Cipta Kerja ini, terdapat ada 14 pasal yang dinilai bermasalah dan
kontroversial. Diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, UU Cipta Kerja ini terdiri atas 15
bab dan 174 pasal. Di dalam UU Cipta Kerja diatur mengenai ketenagakerjaan hingga
lingkungan hidup.
Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan,
UU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektifitas birokrasi dan memperbanyak lapangan
kerja.***.
938
