Page 936 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 936
Segera setelah draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja rampung ada awal tahun 2020, pemerintah
langsung mengirimkan draf RUU ke DPR. Sehingga draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
bisa masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.
Presiden Jokowi mengirimkan draf RUU Cipta Kerja kepada DPR pada 7 Februari 2020. Sebagai
informasi, pemerintah menyusun 11 klaster pembahasan dalam draf RUU Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja.
Klaster tersebut terdiri dari, penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi,
ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset
inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek
pemerintah, dan yang terakhir kawasan ekonomi.
RUU ini baru mulai dibahas DPR pada 2 April 2020 dalam Rapat Paripurna ke-13. Selama di
parlemen, proses pembahasannya relatif berjalan mulus. Untuk meloloskan RUU Cipta Kerja
menjadi UU Cipta Kerja, anggota dewan sampai rela melakukan rapat maraton.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas pun mengatakan, pada bab-bab
terakhir pembahasan RUU tersebut bahkan dilakukan di akhir pekan. Secara keseluruhan, Baleg
DPR RI dan pemerintah telah melakukan 64 kali rapat.
"Rapat 64 kali, 65 kali panja dan 6 kali timus timsin, mulai Senin-Minggu, dari pagi sampai malam
dini hari, bahkan reses melakukan rapat di dalam atau di luar gedung atas persetujuan pimpinan
DPR," kata dia dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020).
Secara keseluruhan RUU yang disusun dengan metode omnibus law itu terdiri dari 15 bab dan
174 pasal dari yang sebelumnya 15 bab dengan 185 pasal, Secara keseluruhan, ada 1.203 pasal
dari 73 undang-undang terkait dan terbagi atas 7,197 DIM yang terdampak RUU tersebut.
Pembahasan terkait RUU Cipta Kerja ini pun mengundang penolakan terutama dari kalangan
buruh.
Berbagai serikat pekerja yang berafiliasi kepada global unions federations menyatakan
kekecewaannya terhadap hasil pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tingkat pertama pada
Sabtu malam (3/10/2020).
Bahkan menjelang pengesahan, Rapat Baleg DPR semakin intens meski di waktu akhir pekan
dan sampai larut malam. Seperti rapat pengesahan ke Paripurna yang baru dibuka pada sekitar
pukul 21.00 WIB dan berakhir pada dini hari pada Sabtu (3/10/2020).
Hingga RUU Cipta Kerja masuk ke Paripurna, tak ada masalah berarti sekaligus tak banyak
perdebatan di antara anggota dewan. RUU ini resmi jadi UU setelah disahkan DPR pada Senin
(5/10/2020).
Isi RUU Cipta Kerja didukung oleh seluruh partai pendukung koalisi pemerintah. Sedangkan, dua
fraksi menyatakan menolak RUU menjadi UU Cipta Kerja ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
dan Partai Demokrat.
Tujuh fraksi partai pendukung RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU antara lain Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan
(PPP).
RUU Cipta Kerja hanya salah satu bagian dari omnibus law. Dalam omnibus law, terdapat tiga
RUU yang siap diundangkan, antara lain RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang Ketentuan dan
Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan.
935
