Page 931 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 931
"Pemerintah menegaskan sekali lagi bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja sejatinya telah
melibatkan partisipasi publik, baik unsur pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat
buruh, pengusaha, kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta
lembaga lainnya, seperti International Labour Organization (ILO)," kata Ida dalam pernyataan
tertulis, Selasa (6/10/2020).
Dia menjelaskan rumusan klaster ketenagakerjaan yang ada dalam UU Cipta Kerja adalah intisari
dari hasil kajian pakar/ahli, focus group discussion (FGD), Rembug Tripartit antara pemerintah,
pekerja dan pengusaha.
Bahkan, Ida menjelaskan pada saat RUU Ciptaker masuk dalam tahap pembahasan di DPR,
sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 April 2020, pemerintah melakukan
kembali pendalaman rumusan klaster ketenagakerjaan yang melibatkan pengusaha dengan
perwakilan buruh.
"Dalam pertemuan tersebut, pemerintah banyak menerima masukan dari serikat pekerja/serikat
buruh. Dengan proses yang telah dijalankan ini, pemerintah telah dengan seksama menyerap
berbagai aspirasi, khususnya dari unsur pekerja/buruh," ujarnya.
Namun, lanjut dia, pemerintah menyadari bahwa dalam proses penyusunan RUU Ciptaker
terdapat perbedaan pandangan alias pro-kontra. Ida menilai itu hal yang wajar dalam dinamika
sosial dan demokrasi.
Hanya saja, pada akhirnya pemerintah harus memutuskan dan menyiapkan draf yang akan
dibahas bersama DPR. Itupun menurutnya dibahas secara transparan.
"Disisi lain, proses pembahasan RUU Cipta Kerja antara Pemerintah dan DPR berjalan secara
transparan. Bahkan untuk pertama kalinya pembahasan suatu RUU dilakukan secara terbuka
dan disiarkan melalui kanal-kanal media sosial yang tersedia. Hal ini dimaksudkan agar publik
dapat mengawal proses pembahasan RUU Cipta Kerja secara seksama," paparnya.
Dia menambahkan, proses pembahasan RUU Ciptaker di DPR berjalan dinamis, demokratis dan
konstruktif. Pemerintah menerima banyak masukan dari Panja DPR sehingga menghasilkan
perubahan rumusan ketentuan dalam klaster ketenagakerjaan.
930
