Page 934 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 934
Judul Diusulkan Jokowi, Ini Perjalanan Panjang Keluarnya UU Cipta Kerja
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/10/06/132341526/diusulkan-
jokowi-ini-perjalanan-panjang-keluarnya-uu-cipta-kerja
Jurnalis Muhammad Idris
Tanggal 2020-10-06 13:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Susiwijono (Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Untuk menyerap
aspirasi dari teman-teman maka seluruh stakeholder ekonomi akan dilibatkan, justru Bapak
Presiden memerintahkan untuk menyerap aspirasi semuanya
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Memang tidak gampang, butuh waktu, pasti
mempertemukan antara kepentingan pengusaha dan tenaga kerja itu bukan hal yang gampang
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami masih dalam proses menginventarisir
dan mendengar
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Rapat 64 kali, 65 kali panja dan 6 kali
timus timsin, mulai Senin-Minggu, dari pagi sampai malam dini hari, bahkan reses melakukan
rapat di dalam atau di luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR
Ringkasan
Rancangan Undang-Undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja resmi disahkan DPR menjadi
Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020). RUU Cipta Kerja merupakan
RUU yang diusulkan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dan merupakan bagian dari RUU Prioritas
Tahun 2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020. Pembahasan RUU Cipta Kerja oleh
pemerintah dan DPR ini terbilang kilat dibandingkan dengan pembahasan RUU lain. Bahkan,
awalnya RUU Cipta Kerja bisa selesai sebelum 17 Agustus meskipun di tengah pandemi Covid-
19.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, salah satu hal yang membuat alotnya
pembahasan omnibus law yakni karena sulitnya mempertemukan kepentingan pengusaha dan
buruh atau tenaga kerja. Ida menjelaskan, saat itu kementeriannya masih dalam proses
inventarisasi dan mendengarkan masukan dari buruh dan dunia usaha misalnya terkait upah
minimum dan pesangon.
933
