Page 933 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 933
BURUH TUNTUT HAK CUTI HINGGA JAM KERJA DI UU CIPTAKER, BEGINI REAKSI
MENAKER
Menanggapi 7 tuntutan dari aliansi buruh, mulai dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
seumur hidup, outsourcing, tolak jam kerja eksploitatir, hingga hak cuti, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah ingin menegaskan poin-poin positif yang terangkum
dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.
"Terdapat prinsip-prinsip umum yang dipatuhi dalam penyusunan Klaster Ketenagakerjaan RUU
Cipta Kerja, yang pertama, penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil
putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU 13/2003," ujar Ida di Jakarta, Selasa
(6/10/2020).
Kemudian, ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan dikembalikan kepada UU 13/2003. Ida
mengatakan, RUU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi
pekerja/buruh PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja. Di samping itu,
RUU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada pekerja/buruh
pada saat berakhirnya PKWT.
"Syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh dalam kegiatan Alih Daya
(outsourcing) masih tetap dipertahankan. Bahkan RUU Cipta memasukkan prinsip pengalihan
perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian Perusahaan Alih Daya. Hal
ini sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011," jelas Ida.
Di samping itu, dalam rangka pengawasan terhadap Perusahaan Alih Daya, RUU Cipta Kerja juga
mengatur syarat-syarat perizinan terhadap Perusahaan Alih Daya yang terintegrasi dalam sistem
Online Single Submission (OSS).
"Ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat tetap diatur seperti UU eksisting (UU
13/2003) dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat
pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Hal ini untuk mengakomodir tuntutan perlindungan
pekerja/buruh pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi
digital saat ini berkembang secara dinamis," paparnya.
Sambung dia menyampaikan, RUU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah
bagi pekerja/buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan eksisting (UU 13/2003 dan PP
78/2015) dan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru.
"Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan Upah Minimum berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, ketentuan mengenai Upah Minimum
Kabupaten/Kota tetap dipertahankan. Dengan adanya kejelasan dalam konsep penetapan Upah
Minimum dimaksud, maka RUU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan
pembayaran Upah Minimum," ucapnya.
932
