Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2019
P. 65
Title JAMINAN TENAGA KERJA ALA MENAKER: DIKRITIK BURUH, DITOLAK PENGUSAHA
Media Name tirto.id
Pub. Date 15 Agustus 2019
Page/URL https://tirto.id/jaminan-tenaga-kerja-ala-menaker-dikritik-buruh-ditol ak-pengusaha-egkn
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Ketua KPBI Ilham Syah menilai usulan dua jaminan sosial, yaitu JKP dan JPS hanya
akal-akalan Menaker Hanif Dhakiri untuk memuluskan rencana pemerintah merevisi
UU Ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengusulkan dua jaminan sosial
tambahan guna melindungi masyarakat dari pasar tenaga kerja yang makin
fleksibel. Rencana program yang telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo itu
pertama kali ia ungkap saat berbicara dalam sebuah seminar di Hotel Borobudur,
Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019) pekan lalu.
Hanif bilang, sejauh ini pemerintah hanya memiliki lima jaminan sosial yang
iurannya ditanggung masyarakat, yakni jaminan kesehatan oleh BPJS, BPJS
Ketenagakerjaan, jaminan keselamatan dan asuransi kecelakaan oleh Jasa Raharja,
jaminan hari tua serta pensiun oleh Taspen.
Padahal, menurut Hanif, pemerintah harus pula menjamin terserapnya masyarakat
di pasar tenaga kerja serta meringankan beban mereka yang kena pemutusan
hubungan kerja (PHK) dari perusahaan.
Dua program itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan jaminan pelatihan
dan sertifikasi (JPS). Nantinya, kata Hanif, JKP bakal menjamin masyarakat yang di-
PHK oleh perusahaan agar tetap mendapatkan pemasukan selama masa
menganggur.
Sementara JPS, akan memberikan jaminan pelatihan dan sertifikasi bagi calon
tenaga kerja baru yang tengah dalam masa persiapan masuk ke dunia kerja.
Semacam kartu pra-kerja yang juga ingin diinisiasi oleh Jokowi.
"Dua ini bisa jadi instrumen negara untuk melindungi warganya di tengah disrupsi
ekonomi yang membuat pasar tenaga kerja makin dinamis. Ada pekerjaan yang
mati, ada yang muncul. Sehingga korban-korban PHK tetap bisa kami lindungi," ujar
Hanif.
Bagi Hanif, jaminan sosial itu penting untuk memberikan kepastian kepada
masyarakat agar mereka dapat bekerja dan mendapatkan perlindungan atas
Page 64 of 114.
