Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2019
P. 67
Artinya, dari 215 juta jiwa peserta BPJS Kesehatan, 45,02 persen di antaranya
dianggap miskin dan berhak mendapatkan bantuan iuran sebesar Rp23.000/orang
per bulan untuk mendapatkan layanan kelas III.
Sementara pada Maret lalu, berdasarkan catatan BPS , angka kemiskinan menurun
dari 9,66 persen (September 2018) menjadi 9,41 persen atau setara 25,14 juta
penduduk.
"Kalau boleh dua usulan (jaminan sosial) itu ditunggu dulu. Kita fokus
menyelesaikan yang tadi begitu banyak orang miskin tidak bekerja," kata Hariyadi.
Angka Kemiskinan Maret Turun, Disparitas Kota & Desa Masih Jomplang Ketua
Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilham Syah, menganggap bahwa
usulan tersebut hanya akal-akalan Hanif untuk memuluskan rencana pemerintah
merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.
Pasalnya, kata Ilham, poin tentang pesangon dalam beleid tersebut dianggap
memberatkan bagi pengusaha.
"Karena maunya Hanif itu kompensasi dihilangkan. Enggak ada lagi pesangon. Jadi
ada semacam asuransi sosial, tiap bulan dia iuran. Kalau di PHK nanti dia dapat
semacam pesangon itu," kata Ilham.
Problemnya, kata Ilham, jika itu dijadikan sebagai jaring pengaman sosial bagi para
buruh, maka tak ada yang bisa menjamin bahwa tiap perusahaan akan menyertakan
asuransi tersebut terhadap karyawannya. Terlebih, selama kontrol kementerian
terhadap hal-hal tersebut sangat lemah.
Karena itu, Ilham dan serikatnya menolak usulan yang kini tengah digodok tersebut.
Sebab, selain karena melancarkan agenda revisi terhadap UU Ketenagakerjaan yang
selama ini mereka tolak, konsep dua jaminan sosial itu juga belum jelas.
"Konsepnya enggak jelas, bagaimana hitungannya? Kalau selama ini, kan,
berdasarkan masa kerja. Buruh bekerja satu tahun, dia dapat satu bulan upah.
Kalau 19 tahun dia dapat 19 tahun upah. Kalau seandainya asuransi gimana?" kata
Ilham mempertanyakan.
Reporter: Hendra Friana Penulis: Hendra Friana Editor: Abdul Aziz
Page 66 of 114.
