Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2019
P. 71
"Biasanya, kami di PHK mendapat 9 bulan upah dikali dua menjadi 18 bulan upah,
jika direvisi kami mendapat 5 bulan upah dikali dua hanya 10 bulan upah dan itu
sangat mengurangi hak kami," ujarnya.
Selain itu, ia melanjutkan, pasal-pasal outsorching di tempatkan disegala bidang
tanpa batas waktu, kemudian tenaga kerja asing bisa jadi HRD untuk mengatur
buruh lokal.
Menyikapi kondisi itu, FSPMI Sumut menyampaikan tuntutan kepada presiden
antara lain, Tolak revisi UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, cabut
kebijakan upah murah PP 78/2015 tentang pengupahan.
Juga, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, antisipasi ancaman gelombang PHK
terhadap ribuan buruh karena dampak dari lesunya perekonomian, hapus sistem
kerja 'perbudakan' seperti outsorching, kontrak, harian lepas, borongan, dan
pemagangan.
Kemudian turunkan harga tarif dasar listrik, BBM, dan Sembako, serta meminta
Gubernur Sumatera Utara untuk menambah anggaran kepada Dinas Tenaga Kerja
Sumatera Utara.
Page 70 of 114.
