Page 146 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021

BANTUAN SOSIAL UPAH UNTUK 63.825 PEKERJA KOTA MALANG MASIH ZONK

Target penyaluran Bantuan Sosial Upah (BSU) untuk pekerja di Kota Malang tak sesuai target.
Jika sebelumnya pencairan dituntaskan akhir September, hingga saat ini masih ada ribuan
pekerja yang belum menerima haknya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan (naker) Cabang Malang Imam Santoso mengatakan, pencairan
BSU memang tidak sesuai target yang direncanakan. “Penyebabnya karena masih banyaknya
kendala,” ungkapnya.

Sebenarnya, dia menegaskan, data pengajuan dari BPJS Naker sudah tidak ada masalah. Hanya,
kendalanya pada teknis pencairan dari perbankan. “Kami sudah koordinasikan, itu soal ada
penerima yang belum punya rekening, jadi masih proses pembuatan,” tambahnya.

Karena dinilai molor, dia mengaku, sebagian pekerja banyak yang mengadukan keterlambatan
pencairan itu. Paling tidak, dalam per harinya antara 30 sampai 50 orang. “Tapi kami jelaskan
secara detail pada mereka, kalau itu sudah kewenangan pemerintah, akhirnya mereka bisa
paham,” paparnya.

BPJS Ketenagakerjaan juga memastikan kepada pekerja bahwa mereka yang berhak menerima
BSU akan tetap bisa mendapatkan haknya. Hanya, memang secara bertahap. “Karen kami sudah
mengajukan data pekerja yang memenuhi syarat,” tegasnya.

Untuk diketahui, Imam menyebutkan, di Kota Malang ada 146.198 pekerja yang diajukan sebagai
calon penerima BSU. Namun, yang lolos verifikasi Kementerian Tenaga Kerja hanya 85.627
orang. Namun, dari angka tersebut, setelah dilakukan verifikasi ulang, ada 257 orang yang
pernah menerima bansos dari tempat lain. “Jadi mereka ini tidak bisa dapat BSU, karena
syaratnya belum pernah menerima bansos dari tempat lain,” ungkapnya.

Sehingga, dia melanjutkan, pekerja di Kota Malang yang benar-benar terverifikasi berhak
menerima BSU adalah 85.370 orang. Dari total itu, dia menyebutkan, sebanyak 21.545 orang
telah menerima haknya. Sehingga, bila akumulasi, total yang BSU belum dicairkan sebanyak
63.825 pekerja. Artinya, masih ada dana sebanyak Rp 63,8 miliar lebih yang masih belum
dicairkan kepada pekerja alias masih ngendon.

Seperti diketahui, bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh
bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja
atau buruh dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penyaluran
bantuan subsidi tahun ini sebesar Rp 500.000 per bulan selama dua bulan yang diberikan
sekaligus sebesar Rp 1.000.000.

Namun, dia menyampaikan, pekerja tidak perlu khawatir untuk BSU yang belum cair itu. Sebab,
pemerintah mengupayakan menuntaskan pencairan itu dalam waktu dekat. Artinya, dana
tersebut belum secara merata di transfer ke rekening pekerja. Lantaran, pihaknya selama ini
sudah menjalankan tugas sesuai prosedur. Termasuk, memverifikasi persyaratan perusahaan
yang mengajukan BSU tersebut.

Seperti diketahui, beberapa persyaratan itu di antaranya, perusahaan harus tertib administrasi.
“Yang paling umum dilihat dari tertibnya membayar iuran,” ungkapnya.
Selain itu, harus sesuai dengan prosedur. Misalnya, perusahaan hanya mendaftarkan pekerja
yang memiliki gaji di bawah Rp. 3,5 juta. Sementara syarat lainnya, pekerja bekerja di wilayah
PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah. Namun, diutamakan yang bekerja pada
sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate,
perdagangan dan jasa. (ulf/nay/rmc)

145