Page 47 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021
P. 47

(struktural, kultural, dan digital), adaptasi (kebijakan dan kompetensi), dan adopsi (sistem dan
              teknologi).
              Selain itu, kata Menaker, internal pegawai Kemnaker juga harus mempunyai ekspektasi untuk
              menjadi ASN yang bertalenta, yakni terbukanya kesempatan mengembangkan diri, terbukanya
              kesempatan  untuk  pengembangan  karir,  kesejahteraan  melalui  sistem  pengakuan  dan
              penghargaan yang adil, dan adanya rasa bangga untuk berkontribusi dalam melayani bangsa.

              Lebih lanjut ia mengemukakan, Kemnaker telah memiliki Whistle Blowing System yang dapat
              diakses melalui tautan https://wbs.kemnaker.go.id/.

              Whistle  Blower  System  adalah  sistem  yang  dijalankan  oleh  Kemnaker  untuk  memproses
              pelaporan  pengaduan  pelanggaran  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi,  kolusi,
              nepotisme, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dan pelanggaran kode etik yang dilakukan
              ataupun melibatkan pejabat atau pegawai Kemnaker.

              "Jadi, masyarakat dapat melaporkan pengaduan pelanggaran yang dilakukan atau melibatkan
              pejabat atau pegawai Kemnaker," ucapnya.

              Pihaknya terus mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program
              Pemerintah melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan
              Aspirasi  dan  Pengaduan  Online  Rakyat  (LAPOR!)  yang  dapat  diakses  pada  tautan
              https://www.lapor.go.id/  dengan  menyampaikan  pengaduan  melalui  SP4N-LAPOR!  pada
              laman/website dan media sosial yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

              Ia  juga  berpesan  kepada  seluruh  pimpinan  unit  kerja  agar  senantiasa  mengingatkan  dan
              memastikan kembali bahwa seluruh ASN memahami area rawan korupsi, dengan menyampaikan
              hal ini pada berbagai kesempatan acara seperti apel, rapat, maupun pertemuan resmi lainnya.

              "Kita  juga  harus  mengoptimalkan  fungsi  Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah  (APIP)  untuk
              selalu mengawasi sekaligus mengingatkan setiap unit kerja dan ASN tentang area rawan korupsi
              mulai, dari perencanaan anggaran hingga mekanisme pengadaan barang dan jasa, dan area
              lainnya yang dapat memunculkan praktik KKN," ucapnya.



































                                                           46
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52