Page 51 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021
P. 51
Anwar menerangkan ke-19 negara telah meratifikasi Konvensi ILO tahun 2007 antara lain
Angola, Argentina, Bosnia and Herzegovina, Congo, Estonia, Prancis, Lithuania, Maroko, Namibia,
Norwegia, Senegal, Afrika Selatan, Thailand, dan Britania Raya.
"Terdapat beberapa negara yang masih berstatus not in force seperti Belanda, Polandia, dan
Portugal yang akan dimulai pada tahun 2020, serta Denmark yang akan dimulai tahun 2021.
Ditambah lagi satu negara belum entry into force," paparnya.
Ia menambahkan dalam tataran regulasi nasional, pengaturan bagi awak kapal perikanan
sebagian telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, untuk
awak kapal perikanan migran, telah disusun Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Hal
ini sesuai dengan amanat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Posisi akhir RPP dimaksud telah disampaikan kepada Sekretaris Negara untuk penetapan oleh
Presiden tanggal 20 Mei 2020. Dalam beberapa kali, Kemnaker kembali menyampaikan sikap
belum berencana meratifıkasi Konvensi ILO tersebut, hal ini dikarenakan adanya beberapa
pertimbangan seperti tersebut di atas," terangnya.
Menurutnya, proses ratifikasi konvensi internasional harus memperhatikan kesiapan teknis,
regulasi dan kewajiban pascaratifikasi. Sebab negara anggota yang meratifikasi konvensi
memiliki konsekuensi untuk menindaklanjutinya ke dalam regulasi nasional yang sejalan dengan
substansi konvensi yang diratifikasi, penerapan implementasi, pengawasan, dan pelaporannya.
Lebih lanjut ia mengatakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejalan dengan strategi
diplomasi Indonesia di tatanan multilateral. Ia mengungkapkan Indonesia senantiasa mendorong
ratifikasi dan implementasi instrumen hukum internasional terkait mobilitas tenaga kerja
internasional dan hak-hak pekerja migran.
"Untuk tujuan tersebut, diperlukan sinergitas, regulasi antar Kementerian terkait, penguatan
aspek regulasi agar patuh terhadap konvensi. Termasuk koordinasi lintas sektoral dan penguatan
kerangka hukum nasional harus dikedepankan sebagai upaya dalam mengatur dan memberikan
perlindungan bagi awak kapal perikanan," pungkasnya.
50
