Page 49 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021
P. 49
Judul RI Siap Ratifikasi Konvensi ILO soal Perlindungan Awak Kapal
Perikanan
Nama Media detik.com
Newstrend Pelindungan AKPI
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5753019/ri-siap-ratifikasi-konvensi-ilo-
soal-perlindungan-awak-kapal-perikanan
Jurnalis Erika Dyah
Tanggal 2021-10-04 22:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Pertemuan pada hari
ini merupakan rapat konsolidasi internal Kemnaker dalam rangka menyikapi perlu tidaknya
Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Sejak diadopsi pada
tahun 2007 sampai dengan tahun 2020, Konvensi ILO Nomor 188 termasuk salah satu Konvensi
ILO yang tingkat ratifikasinya sangat rendah
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Hal ini dikarenakan
ratifikasi konvensi oleh satu negara hanya berlaku bagi negara tersebut
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Terdapat beberapa
negara yang masih berstatus not in force seperti Belanda, Polandia, dan Portugal yang akan
dimulai pada tahun 2020, serta Denmark yang akan dimulai tahun 2021. Ditambah lagi satu
negara belum entry into force
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Posisi akhir RPP
dimaksud telah disampaikan kepada Sekretaris Negara untuk penetapan oleh Presiden tanggal
20 Mei 2020. Dalam beberapa kali, Kemnaker kembali menyampaikan sikap belum berencana
meratifıkasi Konvensi ILO tersebut, hal ini dikarenakan adanya beberapa pertimbangan seperti
tersebut di atas
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Untuk tujuan
tersebut, diperlukan sinergitas, regulasi antar Kementerian terkait, penguatan aspek regulasi
agar patuh terhadap konvensi. Termasuk koordinasi lintas sektoral dan penguatan kerangka
hukum nasional harus dikedepankan sebagai upaya dalam mengatur dan memberikan
perlindungan bagi awak kapal perikanan
48
