Page 50 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 OKTOBER 2021
P. 50
Ringkasan
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah bersiap
meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 188 tentang Pekerjaan Dalam
Penangkapan Ikan (Work in Fishing Convention). Ratifikasi ini diperlukan sebagai upaya
peningkatan perlindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) di dalam dan di luar negeri.
RI SIAP RATIFIKASI KONVENSI ILO SOAL PERLINDUNGAN AWAK KAPAL
PERIKANAN
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah bersiap
meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 188 tentang Pekerjaan Dalam
Penangkapan Ikan (Work in Fishing Convention). Ratifikasi ini diperlukan sebagai upaya
peningkatan perlindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI) di dalam dan di luar negeri.
Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi mengungkap Konvensi ILO No. 188 merupakan standar
ketenagakerjaan internasional yang ditujukan untuk memastikan para pekerja yang bekerja di
atas kapal perikanan memiliki kondisi kerja yang layak. Khususnya, terkait syarat dan kondisi
kerja, akomodasi dan makanan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), layanan kesehatan, dan
jaminan sosial.
"Pertemuan pada hari ini merupakan rapat konsolidasi internal Kemnaker dalam rangka
menyikapi perlu tidaknya Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188," ujar
Anwar dalam keterangan tertulis, Senin (4/10/2021).
Dalam rapat pembahasan Konvensi ILO 188 yang berlangsung secara virtual, Anwar
menyebutkan pentingnya perlindungan bagi awak kapal perikanan melalui mekanisme
penguatan kerangka hukum nasional maupun dengan meratifikasi/mengadopsi ketentuan
internasional.
Adapun kerangka hukum yang dimaksud antara lain Port State Measures Agreement (PSMA),
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing
Vessel Personnel (STCWF), Cape Town Agreement on Safety of Fishing Vessel (CTA), dan ILO
Convention No. 188 on Work in Fishing.
Menurutnya, wacana ratifikasi ini dilatarbelakangi adanya beberapa permasalahan yang dihadapi
oleh pekerja di sektor penangkapan ikan. Adapun beberapa permasalahan yang kerap ditemukan
antara lain tindakan kerja paksa atau perbudakan, serta adanya beberapa kasus ketenagakerjaan
yang menimpa AKPI.
"Sejak diadopsi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2020, Konvensi ILO Nomor 188 termasuk
salah satu Konvensi ILO yang tingkat ratifikasinya sangat rendah," jelasnya.
Berdasarkan data yang ada, Anwar menyebutkan hingga saat ini baru 19 negara Anggota ILO
yang telah meratifikasi Konvensi ILO No. 188. Akan tetapi, ke-19 negara tersebut bukan
merupakan negara tujuan penempatan AKPI. Oleh karena itu, ia menilai ratifikasi Konvensi ILO
No. 188 oleh Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan dampak signifikan dalam
pelindungan APKI.
"Hal ini dikarenakan ratifikasi konvensi oleh satu negara hanya berlaku bagi negara tersebut,"
tambahnya.
49
