Page 29 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2019
P. 29
tertanggal 19 Desember 2018 yang baru diserahkan kepada pihak eks karyawan
(karyawan moker) pada pertengahan Februari 2019.
Riza menegaskan perusahaan sudah melakukan berbagai cara dan upaya menyikapi
kasus mogok kerja ribuan karyawannya sejak Mei 2017, termasuk berkonsultasi
dengan pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Kimia,
Energi dan Pertambangan (SP-KEP) SPSI di Jakarta.
"Berbagai pihak itu sudah menyetujui tindakan yang kita lakukan. Sebab jangka
waktu yang kita berikan kepada kawan-kawan kita itu cukup lama yaitu mulai dari
April hingga Desember 2017. Perusahaan juga sudah mengimbau mereka untuk
bekerja kembali lewat kontraktor kita, tapi kebanyakan dari mereka tidak mau
mengambil kesempatan itu. Jadi, penyelesaian melalui jalur PHI mungkin
merupakan jalan terbaik," jelas Riza.
Konflik ketenagakerjaan di lingkungan PT Freeport terjadi pascapemerintah tidak
lagi memperpanjang izin ekspor konsentrat pada pertengahan Januari 2017.
Di saat bersamaan, PT Freeport juga tidak dapat mengirim 40 persen produksi
konsentratnya ke pabrik pengolahan smelting di perusahaan Smelter Gresik, Jawa
Timur karena saat itu tidak beroperasi.
Menyikapi kondisi itu, manajemen PT Freeport kemudian mengambil langkah-
langkah efisiensi, salah satunya dengan merumahkan sejumlah karyawannya.
"Saat itu kami tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK karyawan, hanya
merumahkan beberapa karyawan. Perusahaan tetap membayar gaji kepada
karyawan yang dirumahkan. Sampai sekarang ada yang masih menerima gaji, ada
yang sudah mengambil paket pensiun dan ada yang sementara dalam proses
pensiun," ujar Riza.
Page 28 of 76.
