Page 30 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 FEBRUARI 2019
P. 30
Keputusan manajemen Freeport merumahkan sebagian karyawan itu atau yang
dikenal dengan kebijakan furlough itu menimbulkan reaksi protes dari Pimpinan Unit
Kerja SP-KEP SPSI PT Freeport yang didukung oleh pengurus DPC SP KEP SPSI
Kabupaten Mimika pimpinan Aser Gobay.
Pengurus SPSI berpendapat kebijakan furlough yang diterapkan Freeport di luar
aturan ketenagakerjaan Indonesia dan mendesak perusahaan melakukan
perundingan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.
Setelah melalui beberapa kali pertemuan yang difasilitasi Pemkab Mimika, namun
kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, maka ribuan karyawan permanen
Freeport dan perusahaan subkontraktornya melakukan mogok kerja sejak Mei 2017
di Timika.
Riza Pratama mengatakan perusahaan menganggap ribuan eks karyawan yang
memilih mogok kerja tersebut mangkir alias tidak mau bekerja lagi.
"Pada waktu bulan April 2017 itu ada kelompok lain di luar dari kelompok karyawan
yang dirumahkan yang mangkir. Perusahaan menganggap mereka tidak mau
bekerja dengan kita lagi," kata Riza.
Selama mogok kerja berlangsung sejak Mei 2017 sampai saat ini, para karyawan
moker menempuh berbagai upaya untuk memperjuangkan nasib mereka termasuk
menginap selama berminggu-minggu di depan Istana Negara, Jakarta guna
menemui Presiden Joko Widodo.
Page 29 of 76.
