Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2020
P. 69
"Rencana peraturan pemerintah tentang perlindungan ABK perikanan dan niaga
masih di proses harmonisasi kementerian. Penghambatnya adalah Kementerian
Perhubungan yang tidak mau melepas kewenangan ini ke Kementerian
Ketenagakerjaan," kata Sekretaris Jenderal SBMI, Bobby Alwi.
Padahal, lanjut Bobby, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia, penempatan tenaga migran termasuk ABK di bawah kewenangan
Kemenaker.
"Jadi Presiden Jokowi harus bertindak tegas, harus turun tangan menyelesaikan
sengketa antar kementerian ini, kalau tidak akan banyak terus korban jiwa,"
katanya.
Page 68 of 141.
