Page 58 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 SEPTEMBER 2021
P. 58

Ringkasan

              Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan  atau  BP  Jamsostek  mulai
              mengimplementasikan  manfaat  program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)  pada  Februari
              2022. Program dengan manfaat uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja itu
              kini  sedang  disiapkan  dalam  satu  sistem  terintegrasi.  Direktur  Keuangan  BP  Jamsostek,
              Pramudya  Iriawan  B  menyampaikan,  ada  empat  tahapan  sampai  program  JKP  bisa
              diimplementasikan. Tahap pertama pada periode Oktober 2020-Juli 2021 adalah saat regulasi-
              regulasi yang dibutuhkan mulai dibentuk. Hasil kolaborasi berbagai pihak menghasilkan sederet
              regulasi yang diperlukan yakni UU 11/2020, PP 37/2021, Permenaker 7/2021, serta Permenaker
              15/2021.



              FEBRUARI 2022, BP JAMSOSTEK IMPLEMENTASIKAN MANFAAT JKP

              JAKARTA, -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek
              mulai  mengimplementasikan  manfaat  program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)  pada
              Februari 2022. Program dengan manfaat uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar
              kerja itu kini sedang disiapkan dalam satu sistem terintegrasi.

              Direktur  Keuangan  BP  Jamsostek,  Pramudya  Iriawan  B  menyampaikan,  ada  empat  tahapan
              sampai program JKP bisa diimplementasikan. Tahap pertama pada periode Oktober 2020-Juli
              2021 adalah saat regulasi-regulasi yang dibutuhkan mulai dibentuk. Hasil kolaborasi berbagai
              pihak  menghasilkan  sederet  regulasi  yang  diperlukan  yakni  UU  11/2020,  PP  37/2021,
              Permenaker 7/2021, serta Permenaker 15/2021.

              "Pada saat yang sama, desain program dan proses bisnis bersama kementerian/lembaga sudah
              dilakukan,  termasuk  simulasi  iuran  yang  dibutuhkan  dari  pemerintah  dan  rekomposisi,"  kata
              Pramudya saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (28/9).
              Memasuki tahap kedua yakni pada Agustus-September 2021, BP Jamsostek melakukan integrasi
              data dengan BPJS Kesehatan. Hal itu sejalan dengan instruksi PP 37/2021 yang mengamanatkan
              integrasi dilakukan paling lambat enam bulan sejak Februari 2021. Namun demikian, integrasi
              data sudah dilakukan mulai Maret 2021 sampai saat ini.
              Per 7 September 2021, BP Jamsostek pun sudah mulai melakukan rekomposisi iuran JKP yang
              berasal dari iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Rekomposisi
              dilakukan pada iuran periode Februari-Agustus 2021.

              Berlanjut  ke  tahap  ketiga  yakni  rentang  September  2021-Januari  2022,  BP  Jamsostek
              menyiapkan implementasi dan layanan manfaat JKP berupa uang tunai, pelatihan kerja, dan
              akses  informasi  pasar  kerja.  Pemberian  manfaat  kepada  peserta  nantinya  akan  terintegrasi
              dalam  satu  sistem  dan  satu  skema  utuh.  Setelah  itu,  barulah  BP  Jamsostek  bisa
              mengimplementasikan pemberian manfaat.

              "Tahap keempat, pada Februari 2022 sesuai dengan PP 37/2021, pemberian manfaat uang tunai,
              akses  informasi  pasar  kerja,  dan  pelatihan  kerja,  kita  sudah  mulai  kita  deliver  sesuai
              ketentuannya," beber Pramudya.
              Di samping itu, Pramudya mengingatkan bahwa pelaksanaan program JKP berpotensi menekan
              program JKM. Dalam hal ini, iuran JKP salah satunya berasal dari rekomposisi iuran JKM. Meski
              begitu, sampai saat ini rekomposisi iuran masih dalam konteks konsep dan sedang dilakukan
              proses simulasi.



                                                           57
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63